Soal Wacana PSBB atau Lockdown Regional, Ridwan Kamil: Kami akan Ikuti Arahan Pemerintah Pusat
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Kasus Covid-19 di Indonesia kian melonjak, hal itu menyusul adanya wacana akan diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown regional.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait rencana itu.
Demikian disampaikan Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (21/6/2021).
"Pada dasarnya kami akan ikuti arahan pemerintah pusat asal kesiapan PSBB harus dibarengi dengan kesiapan pangan, sembako kepada mereka yang tidak bisa melakukan Work from Home (WFH). Kami dari Jabar anggaran sudah tidak ada," kata Ridwan Kamil.
Pria yang akan disapa Kang Emil itu berpendapat, PSBB di Jabar bisa diterapkan apabila ada kepastian dukungan logistik dari pemerintah pusat.
"Jadi kalau pun (PSBB) ada, kepastian dukungan logistik dari pusat harus betul-betul sudah siap baru kami terapkan di Jabar," ujarnya.
"Sebenarnya sudah tidak ada istilah lockdown, saya bingung kenapa dihidupkan lagi istilah lockdown karena dulu disepakati namanya PSBB," imbuhnya.
Sebelumnya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta pemerintah untuk berani mengambil langkah cepat dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
Dewan Pakar IAKMI, Hermawan Saputra mengusulkan ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah.
Pertama, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional. Selanjutnya, lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Hermawan dalam konferensi pers Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi yang digelar secara daring, Minggu (20/6/2021).
Menurut dia, kerugian ekonomi dampak diterapkan lockdown dapat diukur oleh pemerintah.
Dengan begitu, ketika kesehatan pulih, ekonomi nasional pun bisa dipulihkan. Lalu, ia menekankan, pemerintah harus mampu menentukan prioritas.
"Dulu kita takut, ketika bahasa lockdown, takut PSBB nasional dengan asumsi butuh ratusan triliun. Kira-kira berapa duit yang sudah habis hingga 15 bulan berlalu ini? Tapi tidak mampu kita ukur," tutur Hermawan.
