Soal Pemadaman Listrik, Muchlas Rowie Sayangkan Kurangnya Antisipasi PLN
Pemadaman listrik di sejumlah daerah tak bisa dihindari. PLN disebut tak bertindak cepat sehingga tak bisa menghindari pemadaman. Banyak pihak kecewa, terutama Presiden Jokowi.

MONITORDAY.COM - Ketua Umum Koordinator Pusat Balad Jokowi, Muchlas Rowie menanggapi soal pemadaman listrik yang terjadi kemarin di Jabodetabek. Menurutnya peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi PLN agar ke depan bisa mengantisipasi kejadian seperti ini.
"Pemadaman seperti ini baru pertama dalam sejarah. Hal ini perlu jadi catatan serius bagi PLN selaku pihak yang bertanggung jawab dalam masalah ini," ujar Muchlas saat dihubungi jelang keberangkatannya ke Tanah Suci, di Jakarta, Senin (5/8).
Muchlas pun menyoroti tidak adanya antisipasi dari pihak PLN dalam menghadapi gangguan yang terjadi, sehingga pemadaman dengan waktu yang cukup lama tidak bisa dihindarkan. Menurutnya hal ini harus menjadi catatan apalagi Presiden Jokowi juga telah memberi teguran keras kepada PLN.
"PLN tidak ada antisipasi dalam menghadapi gangguan teknis yang ada. Bahkan hingga hari ini masih ada sebagian yang kembali padam. Teguran dari Presiden Jokowi harus menjadi catatan serius bagi pengelolaan PLN," tutur Muchlas Rowie, yang juga pemilik Monday Media Grup ini.
Seperti diketahui, sejak Minggu (4/8) pagi, terjadi pemadaman listrik di Ibu Kota Jakarta, Banten dan sekitarnya. Listrik baru menyala kembali pada sekitar pukul 17.00 sore. Meski di sebagian daerah masih mengalami listrik padam hingga menjelang tengah malam.
Presiden Joko Widodo bertindak cepat dengan langsung mendatangi kantor PLN untuk meminta keterangan terkait adanya pemadaman ini. Dalam kesempatan itu Jokowi memberi teguran keras atas peristiwa ini. Ia mengatakan, seharusnya PLN sebagai perusahaan besar bisa mengelola dengan baik. Adapun kalau terjadi gangguan seperti ini bisa segera diantisipasi.
"Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan," ujar Jokowi.
"Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik. Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun lalu untuk Jawa dan Bali," sambungnya.