Soal Kasus Habib Rizieq, Budi Arie: Jokowi Tidak Akan Intervensi Hukum

MONITORDAY.COM - Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan wacana pencabutan dan  intervensi hukum kasus Habib Rizieq oleh pemerintah yang disuarakan oleh Kepala KSP, Moeldoko, harus dimaknai secara dingin dan rasional.

"Kami percaya, Pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang sangat menghormati hukum. Kami yakin Pemerintahan Jokowi tidak akan  melakukan intervensi masalah hukum," ujar Budi Arie Setiadi kepada wartawan, Jum'at (27/4).

Menurut Budi Arie, apa yang disampaikan Kepala KSP tersebut wajar-wajar saja. Tidak perlu disikapi secara serius. Karena Jokowi, kata Budi Arie, tahu konsekuensinya.

"Pernyataan kepala KSP Moeldoko juga kami nilai sangat wajar dan normatif. Normal dan wajar- wajar saja. Kami berharap semua pihak jangan terlalu emosional dan menyikapi berlebihan," jelas Budi.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang demokratis. Percaya bahwa trias politica harus berjalan dengan baik. Karena itu, kata Budi, biarkan yudikatif bekerja sesuai aturannya.

"Pemerintahan Jokowi adalah Pemerintahan Demokratis yang percaya bahwa  Trias Politica harus  berjalan dengan baik. Jadi kekuasaan yudikatif biar berjalan sesuai dengan hukum dan perundang- undangn yang berlaku, " jelas Budi.

Di tahun politik seperti saat ini, upaya apa pun untuk merekatkan kohesi sosial memang patut diapresiasi. Namun nentu saja tidak dengan menabrak aturan hukum dan etika yang berlaku di masyarakat kita.

"Bangsa ini memang perlu kembali direkatkan. Persaudaraan sesama anak bangsa harus kita tumbuhkembangkan. Suasana  kondusif menjelang Kontestasi Politik 2019 perlu terus kira jaga. Pemilu baik Pileg dan Pilpres 2019 harus kita maknai sebagai arena kedaulatan rakyat. Selanjutnya kita kembali bersatu padu untuk kemajuan dan kejayaan negeri," pungkas mantan Aktivis UI ini.

[Mrf]