Soal Bangun Desa Dengan Sumber Daya SMK, Begini Kata Istana
Saya pikir boleh dibilang ke aturan teknis ya untuk bisa kemudian merangkul Kementerian Lembaga ini sebagai bentuk kemudian komitmen di dalam mengimplementasikan grand design, sehingga kemudian peran dan fungsinya itu jelas.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pasti telah dimodali dengan keterampilan dan management. Sehingga, para alumninya kelak mampu bersaing dalam dunia kerja.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berencana meluncurkan program dengan mengelaborasikan antara pendidikan vokasi dan desa.
Dengan sinergi antara SMK dan desa, program dana desa dapat dimanfaatkan oleh lulusan SMK dengan implementasikan keahlian dan kompetensinya dalam berbagai potensi yang ada di desa.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Yenny Sucipto mengatakan, untuk mendorong program ini perlu menyamakan persepsi dari setiap kementerian terkait dalam grand design, bahkan harus diatur secara cermat seperti dari sisi teknisnya.
"Saya pikir boleh dibilang ke aturan teknis ya untuk bisa kemudian merangkul Kementerian Lembaga ini sebagai bentuk kemudian komitmen di dalam mengimplementasikan grand design, sehingga kemudian peran dan fungsinya itu jelas," kata Yenny dalam Webinar Kopi Pahit bertema “SMK Membangun Desa” yang digagas oleh Monday Media Group pada Senin, (26/10).
Terkait peran dan fungsi dari relasi program, Yenny menegaskan Kementerian dan Lembaga harus memikirkan bagaiamana SDM itu bisa memberikan kontribusi kepada desa di berbagai wilayah yang memiliki potensi yang berbeda.
"Peran fungsinya untuk kemudian vokasi peran fungsinya ketika itu teman-teman sudah lulus bagaimana mendistribusikan sumber daya manusia itu, bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia itu bisa memberikan kontribusi kepada desa di wilayah, sehingga kemudian sumber daya manusia dan resort itu ada di wilayah desa," tegasnya.
Lebih lanjut, Yenny juga mengatakan perlu adanya soliditas dan sinergi dari pemerintahan desa. Sehingga, Kementerian dan pemerintah desa memiliki kesamaan visi sehingga dapat bergerak bersama dalam pembangunan desa.
"Karena paling tidak kalau kita bicara soal sinergisitas dengan KL tadi memperjelas peran dan fungsi ya kan di sini kan ada juga pemerintahan di tingkat desa ya. Pemerintahan di desa ini seperti apa pelibatannya karena persoalan data, kebutuhan, penyiapan potensi lapangan pekerjaan mereka yang mengerti kebutuhan-kebutuhan di wilayah masing-masing. Nah ini yang kemudian perlu masuk di dalam grand design, jadi grand design tidak akan menjadi apa-apa jika tidak ada payung hukumnya," jelasnya.
