Slamet Budiarto : Kita Perlu Menteri Eksekutor
Para Menteri dalam Kabinetnya terdiri dari orang-orang yang berorientasi pada hasil, pada kinerja, dan tidak berhenti pada wacana. Rapor merah pada pelaksanaan program akan berujung pada reshuffle anggota kabinet. Butir ini menjadi pembuka Diskusi Balad Jokowi dengan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto (19/09/2019)
Taufan Agasta
MONITORDAY.COM – Karakter dan Visi Presiden Terpilih Joko Widodo gamblang terbaca di mata rakyat. Jokowi menekankan pada pelaksanaan program kerja dan membuat terobosan dalam menyelesaikan masalah dan menuntaskan amanat Konstitusi.
Para Menteri dalam Kabinetnya terdiri dari orang-orang yang berorientasi pada hasil, pada kinerja, dan tidak berhenti pada wacana. Rapor merah pada pelaksanaan program akan berujung pada reshuffle anggota kabinet. Butir ini menjadi pembuka Diskusi Balad Jokowi dengan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto (19/09/2019)
Tantangan pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo lebih berat daripada sebelumnya. Salah satunya adalah tumpukan persoalan pada bidang layanan dasar kesehatan. Hak rakyat untuk mendapatkan jaminan sosial dan layanan kesehatan belum optimal terselenggara. Rumah sakit dan puskesmas sudah banyak terbangun namun antrean pasien dan defisit BPJS semakin membengkak.
Langkah strategis Menteri Kesehatan yang baru sangat diharapkan untuk menuntaskan masalah di bidang kesehatan. Defisit BPJS harus diselesaikan dengan rasional. Kenaikan iuran peserta PBI BPJS harus diimbangi dengan transparansi manfaat yang diterima.
“Menteri Kesehatan harus fokus pada upaya promosi kesehatan dan pencegahan. Indonesia masih peringkat ketiga dalam angka penderita TB. Masih tinggi dalam kematian ibu melahirkan dimana dari 100.000 kelahiran hidup di Indonesia, 305 di antaranya berakhir dengan kematian sang ibu. Dan 30,8% anak masuk dalam kategori stunting.” Kata Slamet.
Penjelasan Slamet yang saat ini mengemban amanah sebagai Direktur RSIJ Jakarta Timur dan Wakil Ketua Majelis PKU PP Muhammadiyah ini terang-benderang. Slamet yang menempuh pendidikan pasca sarjana di bidang hukum kesehatan dan doktoral di bidang ekonomi kesehatan ini memetakan sejumlah persoalan dan solusinya.
“Kalau tidak sanggup memenuhi target program dalam dua tahun, Menteri Kesehatan harus mundur. Hingga perbaikan oleh penggantinya bisa dilakukan,” pungkas Slamet.
