Tak Cukup Hanya Tangkap Anggota Anarko

MONITORDAY.COM - Langkah kepolisian menangkap anggota anarko yang menjadi peserta unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai tidak cukup. Seharusnya, aktor intelekual dan penyandang dana kelompok anarko tersebut juga ditangkap.

"Ungkap dong sumber dananya dari mana, dan siapa aktor intelektualnya? Kalau ini diungkap baru jempol," kata Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, melalui pesan elektronik kepada redaksi.  

Noel, demikian aktivis 98 ini disapa, menegaskan perlunya bagi aparat kepolisian untuk mengungkap aktor intelektual dari para anggota anarko yang menyusup di antara para buruh dan mahasiswa untuk membuat kerusuhan saat unjuk rasa menolak UU Ciptaker. Sebab akibat ulah mereka upaya menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi ternodai oleh terganggunya rasa aman dan ketertiban umum.

"Prinsipnya, Jokowi Mania mendukung sikap tegas aparat kepolisian memproses siapapun yang bertindak melawan hukum," imbuhnya.  

Permintaan Noel bukan tanpa alasan. Sebab total anggota anarko yang diamankan kepolisian saat aksi mahasiswa dan buruh tidaklah sedikit.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan ada 796 orang anggota anarko diamankan sepanjang aksi yang berlangsung sepekan kemarin. Mereka ditangkap dalam aksi yang digelar di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.

Terkait demontrasi yang terjadi beberapa hari terakhir, Noel mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak abai dengan persoalan keamanan. Presiden menurutnya harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait keamanan terutama di ibu kota negara.

Selain itu ia meminta Presiden Jokowi untuk berhati-hati terhadap pejabat di sekelilingnya. Dia melihat ada pejabat yang coba menjauhkan presiden dari rakyat dan bahkan menjerumuskan presiden ke situasi politik yang sulit.

"Harus obyektif. Presiden harus mendengar aspirasi masyarakat di akar rumput. Presiden bisa bertemu dan berdiskusi dengan kalangan aktivis mahasiswa, buruh dan aktivis pro demokrasi. Apalagi dalam sebuah kesempatan Presiden pernah menyampaikan permintaan agar para aktivis menyampaikan kritik agar kebijakan yang dibuat benar-benar pro rakyat Indonesia," tuturnya.

Ia meyakinikan kehadiran UU Omnibus Law baik untuk semua rakyat. Meski diakuinya, ada beberapa pasal yang perlu dikritisi sehingga UU ini bisa mengakomodir semua kelompok.

"Kalau undang undang ini bisa mengakomodir untuk semua pastinya baik untuk investasi," demikian kata Immanuel Ebenezer.