Setujui Usul Buya Syafii, Pengamat: Kader Muhammadiyah Layak Masuk Kabinet
Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memang memenuhi kriteria menteri yang dibutuhkan Jokowi.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfaris Thalib mendukung usulan pendiri Ma'arif Institut, Buya Syafii Ma'arif kepada Presiden Jokowi supaya mempertimbangkan kader Muhammadiyah masuk dalam kabinet kerja.
"Saya sepakat dengan Buya Syafi'i Ma'arif, Presiden Jokowi harus mempertimbangkan tiga kuota menteri untuk Muhammadiyah," kata Pria yang akrab disapa Faris kepada Monitorday.com, di Jakarta, Sabtu (12/10/19).
Ia berpandangan, bahwa banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memang memenuhi kriteria menteri yang dibutuhkan Jokowi. Selain itu, Muhammadiyah juga merupakan representasi kelompok organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, yang tidak boleh diabaikan oleh Jokowi.
"Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang patut dipertimbangkan Jokowi. Seperti Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) Abdul Mu'ti (Sekjen PP Muhammadiyah), Muhadjir Effendy, dan juga Sunanto atau Cak Nanto (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah) sebagai representasi anak muda," terang Faris.
Menurutnya, tokoh-tokoh Muhammadiyah tersebut adalah orang-orang yang ikhlas dalam bekerja, teladan-teladan pemimpin yang bahkan melebihi apa yang disaratkan dalam memimpin, mengelola dan bekerja membangun bangsa.
"Cak Nanto misalnya, ia memiliki banyak pengalaman kepemimpinan di level nasional, seperti di JPPR, dan sekarang ia memimpin organisasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah," ujarnya.
"Pengalaman ini membuktikan bahwa ia anak muda yang berpengaruh, cerdas, visioner, dan memiliki kapabilitas kepemimpinan yang mumpuni," imbuhnya kemudian.
Sebelumnya, Buya Syafii meminta Presiden Joko Widodo agar mempertimbangkan kader Muhammadiyah untuk mengisi 3 (tiga) kursi menteri di pemerintahan yang akan datang.
Ketiga jabatan menteri yang diusulkan oleh Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu antara lain, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri sosial, dan menteri kesehatan.
