Setelah di Karawang, Kampanye Hitam Emak-emak di Sulsel Sebut Jokowi Akan Hapus Pelajaran Agama
Kampanye hitam kembali serang Capres Joko Widodo. Setelah seblumnya dilakukan oleh emak-emak di karawang, kali ini dilakukan oleh emak-emak yang diduga mengekan berbaju PKS di Sulawesi selatan.

MONITORDAY.COM – Kampanye hitam kembali serang Capres Joko Widodo (Jokowi). Setelah sebelumnya dilakukan oleh emak-emak di karawang, kali ini dilakukan oleh emak-emak yang diduga mengekan berbaju PKS di Sulawesi selatan.
Dalam sebuah video viral, terlihat seorang emak-emak berada di rumah seseorang dan mengkampanyekan Prabowo Subianto, dan mengatakan bahwa keharusan untuk memilih Capres nomor 02 itu, karena Jokowi disebutnya akan menghapus pelajaran agama di sekolah.
"Kalau kita pilih Prabowo itu, kita pikirkan nasib agama kita, anak-anak kita walaupun kita tidak menikmati. Tapi besok lima tahun atau 10 tahun akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama dihapuskan oleh Jokowi bersama menteri-menterinya?" tutur emak-enak dalam video tersebut.
Emak-emak tersebut menambahkan bahwa Jokowi akan menghilangkan sistem sekolah berbasis agama, bahkan disebutnya, lembaga pesantren akan diubah menjadi sekolah umum oleh menteri-menteri Jokowi.
"Itu Kan salah satu programnya mereka. Yang pertama, pendidikan agama dihapus di sekolah-sekolah. Terus rencananya mereka itu menggantikan pesantren. Itu akan menjadi sekolah umum dan berbagai macam cara untuk ini," ucapnya.
Viral beredar video tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf mengecam keras dan akan segera melaporkan emak-emak berbaju PKS dalam video tersebut.
“Kami mengecam keras kampanye seperti ini. Kami akan melaporkan video dan pelaku yang melakukan kampanye hitam ini serta meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas aktor di belakang kampanye hitam itu,” kata Juru Bicara TKN, Tb Ace Hasan Syadzily, Selasa (5/3).
Ace mengatakan bahwa cara-cara kotor seperti ini akan sangat merusak elektabilitas capres yang diusungnya. Karena itu, Ia berharap pihak berwenang nanti bisa menindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. “Cara-cara seperti ini sangat merusak elektabilitas kami dan merugikan kami,” tegasnya.