Satu Padu Bongkar Korupsi dari Hulu

MONITORDAY.COM - Selain membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi, mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi juga merupakan kunci utama dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Keduanya seumpama hulu sungai yang mesti dijaga secara konsisten.

Itulah mengapa di Hari Peringatan Anti Korupsi (Hakordia) Sedunia 2021 di Gedung Juang, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, pada Kamis (9/12/2021) Presiden Jokowi berusaha tampil konsisten baik dalam narasi dan tampilan yang diperlihatkan.

Sama seperti tahun lalu, Jokowi datang ke KPK mengenakan kemeja batik lengan panjang. Berwarna coklat dan bermotif sayap garuda di dadanya. Jokowi seolah ingin memberi pesan agar kita selalu ingat dan konsisten menjaga jati diri bangsa sebagai orang timur, terutama ‘malu untuk korupsi’.

Jokowi juga konsisten menarasikan bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa sehingga harus ditangani secara extraordinary pula. Jokowi ingin upaya pemberantasan tindak korupsi tak selalu identik dengan penangkapan.

Meski begitu, Jokowi tetap mengapresiasi keberhasilan KPK mengungkap kasus korupsi besar seperti mega skandal Jiwasraya dan Asabri.

Dalam kasus Jiwasraya, kata Presiden, para terpidana telah dieksekusi kejaksaan dan dua diantaranya divonis penjara seumur hidup dan asset sitaan mencapai Rp18 triliun.

Kasus ini bermula pada November 2019, ketika Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan.

Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya.

Erick Thohir lantas menyiapkan langkah-langkah untuk menyehatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut ada tiga langkah yang diambil ET untuk menangani kasus ini. Langkah pertama, membentuk induk perusahaan asuransi. Upaya ini diklaim bisa membantu mendapatkan dukungan anggaran besar.

Langkah kedua, Erick Thohir melibatkan anak usahanya Jiwasraya Putra untuk menyehatkan kinerja keuangan Jiwasraya. Sementara langkah ketiga, kata Arya, melakukan restrukturisasi utang Jiwasraya. Ia juga menjelaskan, beban tunggakan dari perseroan lantas dipilah yang memungkinkan untuk dilunasi segera, dan utang mana bisa diberikan penangguhan waktu dalam hal pelunasan. Dengan demikian, Jiwasraya bisa merencanakan penggunaan dari keuangan yang akan didapatkannya nanti.

Peran Menteri BUMN Erick Thohir juga terlihat ketika mengungkap dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang ditaksir mencapai 17 triliun.

Erick mengklaim, penyelesaian kasus Asabri merupakan bagian penting dari penyehatan kinerja perusahaan BUMN, serta komitmen untuk memperbaiki pengelolaan dana pensiun yang dikelola oleh Asabri di masa depan.

Pengamat Pusat Studi BUMN dari FEB Universitas Hasanudin Makassar Mursalim Nohong menyebut upaya yang ditempuh Erick Thohir merupakan usaha yang patut diapresiasi, komitmen pemberantasan korupsi memang harus dimulai dari pemimpinnya.

“Erick juga membuktikan komitmennya untuk terus melakukan transformasi perusahaan plat merah yang efisien, kompetitif dan transparan,” kata Mursalim.

Menurut Jaksa Agung, ST Burhanudin pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN itu sebuah prestasi dan itu juga harusnya diikuti oleh orang-orang yang ada di bawahnya.

“Potensi kerugian yang dialami Asabri nilainya Rp17 triliun, jumlah ini melebihi kerugian PT Asuransi Jiwasraya yang mencapai Rp16,8 triliun,” kata Jaksa Agung.

Karena itu, seperti dikatakan Presiden Jokowi, pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah.

“Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan,” kata Jokowi. [ ]