Sampaikan Kriteria Penentuan Lokasi IKN, Menteri Bambang Jaring Masukan Dari Mantan Duta Besar
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan sejumlah kriteria penentuan lokasi Ibu Kota Negara (IKN), yaitu lokasi strategis, lahan luas dan bebas bencana, sumber daya air cukup, potensi konflik sosial yang rendah, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

MONITORDAY.COM – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan sejumlah kriteria penentuan lokasi Ibu Kota Negara (IKN), yaitu lokasi strategis, lahan luas dan bebas bencana, sumber daya air cukup, potensi konflik sosial yang rendah, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.
Hal itu dikatakan Menteri Bambang saat memimpin audiensi Forum Duta Besar Republik Indonesia untuk menerima sejumlah masukan berharga (lesson learned) yang bukan hanya hasil riset jangka waktu tertentu, namun juga sudut pandang unik first-hand experiences dari para mantan duta besar yang tinggal tiga hingga empat tahun di negara-negara yang memiliki pengalaman memindahkan IKN seperti Myanmar, Nigeria, Malaysia, dan Brasilia.
“Dalam membangun IKN, Indonesia akan meminimalkan pembiayaan APBN. Porsi pemerintah masih bisa diatasi dengan memanfaatkan manajemen aset hingga melalui skema Public Private Partnership, mendorong partisipasi BUMN, KPBU, dan swasta,” ujar Menteri Bambang di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas, Senin siang (17/6). (17/06/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Duta Besar Republik Indonesia Hasyim Djalal, diplomat senior yang pernah menjabat sebagai duta besar di Kanada hingga Jerman, menggarisbawahi tiga hal penting terkait IKN, yakni alasan pemindahan, persiapan yang diperlukan termasuk keberlanjutan visi Indonesia sebagai negara maritim, dan skema pembiayaan.
“Kami harap Bapak Menteri bisa menjelaskan hal ini kepada kami, para Duta Besar Republik Indonesia dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kalangan diplomatik. Kami adalah kelompok yang tidak pernah berhenti berpikir apa yang terbaik buat Indonesia,” jelas Hasyim.
Selain Hasyim, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno, mantan Dubes Republik Indonesia untuk Brasilia Primo Alui Joelianto, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tanzania Yudhistiranto Sungadi, dan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Abuja Harry Purwanto turut memaparkan best practices dan pembelajaran penting lainnya terkait pemindahan IKN.