SAS Institute: Masyarakat Jangan Terhasut Politisasi PCR, Pemerintah Harus Beri Penjelasan

MONITORDAY.COM - Berawal dari investigasi TEMPO yang menggiring opini publik bahwa ada anggota kabinet Presiden Jokowi yang terlibat bisnis PCR. Secara langsung tudingan itu mendarat kepada Menko Marives Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Pasalnya kedua nama menteri tersebut dikait-kaitkan pada PT. Genomik Solidaritas Indonesia. Hal ini juga dipersoalkan oleh kelompok pendukung (Relawan) Jokowi. Sebagian dari pendukung Jokowi menilai bahwa Menteri Erick Thohir dan Menko Luhut terlibat bisnis tes PCR.

Abi Rekso salah satu pendiri Said Aqil Siroj Institute (SAS Institute), menilai dinamika ini sarat muatan politis. Dirinya menilai persepsi media dan relawan Jokowi sebagai sebuah sikap sah-sah saja mengkritik menteri serta meminta penjelasan. Namun agenda elitis nampaknya lebih kental daripada agenda publik.

“Sewaktu awal pandemi, PCR itu relatif isu elitis. Karena menjadi beban mereka yang melakukan perjalanan via pesawat terbang. Rakyat kecil lebih penting pada isu logistik pangan, ketersediaan rumah sakit hingga vaksinasi. Maka Satgas Nahdlatul Ulama fokus pada urusan rakyat kecil. Lah kok sekarang pada ribut soal PCR, ada apa?,” kata Abi Rekso mempertanyakan situasi.

Abi juga berpendapat, logika harga PCR sama seperti vaksin. Pada masa awal pandemi ini adalah barang langka yang banyak dicari orang. Semakin lama persediaan barang semakin banyak dan teruji. Maka secara otomatis harga barang tersebut menyesuaikan permintaan pasar.

Ketika ditanya wartawan, kenapa harga awal dan sekarang bisa berubah-ubah secara drastis?

“Kalau mau protes, seharusnya proteslah pada mekanisme pasar. Negara sudah membebaskan bea impor dan pajak. Dan dalam situasi pandemi harus ada kompromi antara pasar dan negara. Dulu waktu perang Teluk II pecah, harga minyak naik sangat tinggi dan kita sebagai pengekspor minyak sangat diuntungkan atas situasi itu. Saya kira itu logika yang sama soal PCR hari ini,” papar Abi Rekso.

Polemik pernyataan relawan Jokowi juga semakin memanaskan situasi karena melakukan sikap keras kedalam kabinet Jokowi.

“Sejauh ini saya menilai sikap itu sarat politis dan elitis, karena ada rumor Reshufle Kabinet dalam waktu dekat. Publik luas jangan terhasut pada agenda politik kelompok, yang belum tentu sejalan pada kepentingan publik. Saya juga mendorong Kementerian Kesehatan bisa menjelaskan secara runut apa yang terjadi sebenarnya. Karena ini adalah kewenangan penuh dari Kemenkes. Baiknya kelompok Relawan juga mendesak penjelas Kemenkes,” tutup Abi Rekso.