Ridwan Kamil Minta Jatah Alokasi 15 Juta Dosis Vaksin Setiap Bulan

MONITORDAY.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil meminta jatah alokasi vaksin COVID-19 untuk wilayahnya sebanyak 15 juta dosis agar rutin dikirimkan pemerintah pusat setiap bulannya. 

Menurut dia, permintaan ini dinilai rasional, sebab jumlah populasi Jabar yang mencapai 50 juta. Dengan dosis tersebut diharapkan bisa mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity pada akhir 2021.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam virtual confrence audit stok vaksin COVID-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (9/8/2021).

"Kami per bulannya membutuhkan 15 juta dosis sampai Desember. Total 76 juta dosis untuk 37 juta sasaran bisa dilaksanakan," kata Ridwan Kamil dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

Orang nomor satu di Jabar itu juga mengusulkan, pelaksanaan dan pendataan vaksin COVID-19 yang didistribusikan oleh pemerintah pusat yang harus diperbaiki dari segi keakuratan sasaran penerima.

Selain itu, ia meminta data sentra vaksin yang digelar, supaya dilaporkan juga oleh panitia atau lembaga inisiator melalui aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik).

Diketahui, SMILE merupakan aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk memantau secara real time logisitik rantai dingin vaksin dan penyimpanannya di seluruh titik penyedia vaksin dari provinsi hingga tingkat puskesmas dan rumah sakit.

"Biar mudah dalam kejernihan data, mau jenis vaksinnya apapun kalau boleh melewati provinsi sehingga kalau lapor balik ke Pak Menkes, data yang langsung bisa kami pertanggungjawabkan," tutur Ridwan Kamil.

Lalu, dia pun mendorong vaksinasi yang dilakukan TNI/Polri melalui program Serbuan Vaksin sekarang bisa 100 persen menggunakan data SMILE.

"Sebagian kegiatan TNI/Polri masih dalam proses pelaporan SMILE sehingga pencatatan vaksinasi di provinsi belum bisa dikatakan seratus persen akurat. Ada data yang sudah dirilis tapi ada juga yang belum terlaporkan. Untuk itu kami berharap semua dapat memanfaatkan SMILE dengan lebih baik," ucap Ridwan Kamil. 

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu juga mengungkapkan pihaknya juga meminta kejelasan data, terkait dengan masyarakat yang disuntik vaksin bukan di tempat asalnya. Ia pun mencontohkan seperti, warga non Jabar namun tinggal dan disuntik vaksin COVID-19 di Kota Bandung.

"Kemudian juga ada orang yang ber-KTP Jawa Barat, tapi domisili di provinsi lain. Pertanyaan saya itu dihitung sebagai vaksinnya daerah tersebut tapi sebenarnya warga Jawa Barat. Jangan sampai di lapangan terjadi misdata," jelas Kang Emil.

"Jawa Barat juga menyuntikkan warga KTP non-Jawa Barat karena vaksin tidak lagi dibatasi oleh KTP. Dari data BPS ada 3 jutaan orang non-Jawa Barat yang domisilinya di Jawa Barat tapi vaksinnya di Jawa Barat," imbuhnya.

Selanjutnya, Ridwan meminta supaya tenaga kesehatan yang ada di puskesmas tidak dipinjam untuk kegiatan sentra vaksinasi karena membuat kinerja tenaga kesehatan di puskesmas asalnya untuk menyuntikkan vaksin menurun.

"Terakhir, puskesmas ini kerjanya luar biasa, tapi sering tertahan oleh sentra vaksin. Tugas utamanya yang rutin akhirnya agak terganggu karena SDM sering dipinjam untuk sentra vaksin. Sehingga targetnya seolah under perform padahal sedang dalam penugasan. Masukan saya jika ada kegiatan non-rutin yang sentra vaksin kalau bisa SDM-nya jangan mengambil dari puskesmas," pungkasnya.