Repnas: Program Dana Desa Jokowi Berhasil Dorong Ekonomi Produktifitas Masyarakat

MONITORDAY.COM - Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) mengelar diskusi publik dengan tema “Membangun Indonesia dari Desa” di Posko Repnas, Duren Tiga Barat IV, Jakarta Selatan pada Kamis (13/12).

Turut hadir Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Anwar Sanusi, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah, dan Ketua Nasional Repnas Eka Sastra sebagai narasumber.

Anwar Sanusi dalam presentasinya tentang dana desa menjelaskan bahwa meningkatnya dana desa sebanyak tiga kali lipat dari dana yang digelontorkan pada tahun 2015 telah optimal membantu menciptakan produktifitas masyarakat desa. 

"Dana desa diyakini berhasil menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dengan membangun sarana dan prasarana desa seperti jembatan, pasar desa, irigasi, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan membangun sarana seperti penyediaan air bersih, drainase, dan posyandu," kata Anwar, di Duren Tiga Barat IV, Jakarta Selatan pada Kamis (13/12).

Anwar menilai hal itu sebagai pencapaian yang cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, 4 tahun pembangunan desa di masa pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla telah malampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019. 

"Indikitor tersebut memiliki bukti diantaranya adalah pemerintah mampu mengentaskan 50 ribu desa tertinggal dan juga berhasil membangun 20 ribu desa mandiri," tutur dia.

Selain itu, Anwar menambahkan, hal ini  relevan dengan tujuan utama dari dana desa yakni menciptakan masyarakat desa yang sejahtera secara ekonomi melalui pembangunan infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sarana air bersih, posyandu.

Sehingga, kata dia, dana desa menurutnya mampu mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa. "Dan yang paling penting adalah menciptakan produktifitas ekonomi masyarakat di desa," kata dia.

Menurutnya, hal itu senada dengan filosofi dari dana desa, yakni Padat Karya Tunai Desa (PKTD). "Jika BLT membuat masyarakat menengadahkan tangan, PKTD justru membuat orang bekerja dulu lalu kemudian diberikan bantuan uang. Sehingga hal tersebut menciptakan kemandirian masyarakat desa," jelas dia.

Sementara itu, menurut Peneliti Indef Rusli Abdullah, menyampaikan saripati mengenai persoalan-persoalan inti dari dana desa. Menurut dia, walaupun terjadi peningkatan anggaran sebanyak tiga kali lipat antara 2015-2018 dan mampu menurunkan angka kemiskinan, dana desa justru membuat pengurangan kemiskinan desa menjadi lambat. 

Rusli menjelaskan bahwa perlambatan penurunan kemiskinan desa ini disebabkan oleh adanya alasan 'the last mile problem'. Bagi Rusli, menyelesaikan desa miskin normal dengan menyelesaikan desa miskin yang sakit itu berbeda. Sehigga memerlukan waktu yang cukup lama untuk meyelesaikan persoalan tersebut.

"Hasil kajian Indef menunjukkan bahwa tren penurunan kemiskinan desa diikuti oleh ketimpangan yang semakin melebar. Hal itu terjadi diakibatkan oleh ketimpangan lahan yang terjadi di desa. Output ekonomi tidak merata karena ketimpangan lahan sebagai determinan pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu," kata Rusli, Kamis (13/12).

Dengan demikian, menurut dia, dana desa harus dapat dikelola untuk menunjang hal tersebut, agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat terutama peningkatan ekonomi desa. 

Di lain pihak, direktur Repnas Syahmud Basri Ngabalin mengatakan, akan senantiasa konsisten mengabarkan keberhasilan-keberhasilan pemerintahan Jokowi secara santun dan akan fokus pada kampanye-kampanye yang positif.

"Hal ini penting agar dapat menepis segala macam informasi hoax dan berita negatif yang mencoba untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi," kata Syahmud, Kamis (13/12).