Ratusan Peneliti LIPI Gruduk Gedung DPR Keluhkan Kebijakan Reorganisasi Di LIPI

Ratusan peneliti LIPI menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII DPR RI dan menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengadukan kebijakan baru di LIPI yang dinilainya dapat mendegradasi lembaga LIPI. 

Ratusan Peneliti LIPI Gruduk Gedung DPR Keluhkan Kebijakan Reorganisasi Di LIPI

MONITORDAY.COM - Ratusan peneliti LIPI menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII DPR RI dan menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengadukan kebijakan baru di LIPI yang dinilainya dapat mendegradasi lembaga LIPI. 

"Kebijakan itu reorganisasi, dengan alasan efisiensi, malah memangkas struktur fungsional LIPI, memangkas eselon di LIPI. Jadi ini meresahkan," ujar Peneliti LIPI Asvi Warnanya Adam, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/1). 

"Kepala LIPI memecat empat orang esenlon 2. Contohnya Kepala Pusbidiklat LIPI dan Kepala Papitek LIPI. Mereka diganti dengan Plt. Ada belasan Plt juga di LIPI. Artinya LIPI enggak jalan," imbuhnya. 

Asvi dan rekan-rekannya itu idak mengeluhkan reorganisasi di LIPI. Sebab, reorganisasi di LIPI pernah dilakukan sejak dahulu tanpa melakukan pemangkasan struktur fungsional LIPI. 

"Dulunya, reorganisasi itu justru pemekaran, dua lembaga dijadikan empat atau lima, kan justru menambah orang. Ini malah memangkas banyak orang di LIPI, peneliti hingga staf administrasi. Ini meresahkan," tegasnya. 

Asvi menyarankan, jika kebijakan reorganisasi dimaksudkan untuk peningkatan kualitas seharusnya tidak memangkas struktur fungsional di LIPI. 

"Kalau mau meningkatkan kualitas LIPI, ya banyak hal yang bisa dilakukan. Misal, penelitinya bisa menulis di jurnal ilmiah dan kerja sama dengan lembaga penelitian asing," kata Asvi. 

Sebab, lanjut Asvi, reorganisasi dengan memangkas struktur fungsional ini baru pertama kali terjadi selama 36 tahun terkhir. 

"Sepanjang saya di LIPI sudah 36 tahun. Baru kali ini memangkas orang di LIPI," tegasnya. 

Para peneliti senior LIPI sekitar 200 orang ini mengeluhkan kebijakan reorganisasi tersebut kepada DPR. Bahkan, pihaknya juga telah mengajukan permohonan moratorium terkait program reorganisasi itu namun tak kunjung mendapat respon. 

"Kita meminta supaya dihentikan moratorium program reorganisasi tapi ini masih jalan terus. Kepala LIPI kasih penjelasan terbuka dia mau meneruskan. Artinya percuma saja, beberapa kali ketemu, tapi tetap dilakukan. Artinya enggak ada responsnya," kata Asvi.