PUPR Siapkan Rp23,24 Triliun untuk Padat Karya Tunai 2021

MONITORDAY.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalokasikan hingga Rp23,24 triliun untuk program infrastruktur kerakyatan lewat skema Padat Karya Tunai  tahun di 2021. Program ini dilakukan dalam upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak Pandemi Covid-19. 

Dikutip dari siaran pers Kementerian PUPR, Rabu (31/3/2021), besaran anggaran tersebut merupakan hasil dari refocusing anggaran dari semula Rp12,18 triliun yang ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206. 

Refocusing ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk memperluas anggaran program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19.

Program PKT ini dijalankan di empat direktorat jenderal (Ditjen), yakni Ditjen  Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi.

Kemudian Ditjen Bina Marga, untuk pekerjaan preservasi jalan, preservasi jembatan, dan revitalisasi drainase jalan, juga pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas yang dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi.

Sementara di bidang permukiman dilaksanakan Ditjen Cipta Karya dengan program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.390 desa, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)  di 1.260 lokasi.

Selain itu, juga penataan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 147 lokasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan, serta Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di ratusan kelurahan.

Sementara itu, Ditjen Perumahan melaksanakan PKT melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias Bedah rumah.