Politisi PKS Sebut Hilangnya Data Kematian Bisa Kurangi Kewaspadaan Publik

MONITORDAY.COM - Pemerintah menghilangkan angka kematian dari indikator data penanganan Covid-19. Hal itu dikarenakan ada kesalahan input data dalam beberapa pekan terakhir.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyebutkan angka kematian merupakan salah satu data penting dalam menakar sejauh mana kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 berjalan.

Menurut  dia, jika data kematian dihilangkan, maka proses penanganan pandemi ke depan akan semakin suram.

Politisi PKS itu juga juga mengkritisi alasan dibalik penghilangan angka kematian karena kesalahan input data.

Mufida juga khawatir bila kedepan ada kesalahan lain dalam input data, maka semua indikator penanganan Covid-19 berpeluang dihilangkan.

"Kalau memakai logika pemerintah karena salah input data, khawatirnya semua indikator punya peluang dihilangkan. Misalnya angka positive rate, BOR dan angka testing yang menjadi standar WHO. Alasan input data menjadi tidak masuk akal karena kebijakan kita di semua lini kerap bermasalah soal data," kata Mufida dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (12/8/2021).

Lebih lanjut, ia mengatakan, bila data kematian dihilangkan bisa mengurangi kewaspadaan publik akan ancaman dan bahaya Covid-19.

Mufida menyebutkan, saat ini kesadaran publik akan bahaya pandemi tengah meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan antusiasme vaksinasi di berbagai daerah.

Maka dari itu, momentum ini harus dijaga dengan tetap memberikan informasi yang utuh dan lengkap agar masyarakat waspada.

Selain itu, Mufida menegaskan penanganan Pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah harus menggandeng semua pihak termasuk menerima masukan dari para ahli guna merumuskan kebijakan.

"Jika data angka kematian dihilangkan, ada bacaan terhadap fakta lapangan yang bisa salah sehingga tidak berjalan peran para ahli dan masyarakat dalam memberikan masukan," ujarnya.