PKS Minta Dewan Pengawas KPK Jawab Kekhawatiran Publik

MONITORDAY.COM - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan figur yang terpilih menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK harus berkomitmen tidak menghambat lembaga antirasuah itu dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Hidayat, beliau yang terpilih mengisi posisi Dewan Pengawas KPK harus menjawab kekhawatiran publik dengan kinerja yang positif.

"Jadi siapapun yang dipilih sebagai Dewas KPK ya harus membuktikan bahwa mereka bukan seperti yang dikhawatirkan yaitu membonsai KPK, mengebiri KPK, menyusahkan kinerjanya," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan sejumlah tugas yang belum dikerjakan Komisioner KPK periode sebelumnya akan langsung dihadapi oleh Dewas dan Komisioner KPK periode 2019-2023. Beberapa di antaranya persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), impor beras, hingga kasus dugaan korupsi yang disebut menimbulkan kerugian negara di atas Rp5 triliun.

Lebih lanjut, Hidayat menilai kasus-kasus tersebut sudah sewajarnya mendapatkan perhatian dari Dewas dan Komisioner KPK. Menurutnya, ketika orientasi pemberantasan korupsi menyasar pada kasus-kasus yang bersifat besar maka kepercayaan publik yang sempat luntur pascarevisi UU KPK akan kembali.

"Kita berharap itulah nama yang akan dilantik dan karenanya akan memberikan harapan publik bagi kelanjutan penegakan korupsi termasuk tadi terselesaikan kasus-kasus korupsi triliunan rupiah yang harusnya menjadi prioritas bagi KPK yang akan datang," jelasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo melantik lima tokoh sebagai anggota Dewan Pengawas KPK di Istana pada Jumat (20/12/2019). Pelantikan itu dilakukan sebelum Presiden melantik liima komisioner KPK di tempat yang sama.

Para tokoh Dewan Pengawas KPK itu adalah Artidjo Alkostar, Syamsuddin Haris, Albertina Ho, Harjono, dan Tumpak Hatorangan Panggabean.