PGRI Dorong Pemerintah Perhatikan Guru Honorer Dibanding Beli Laptop

MONITORDAY.COM - Wacana pengadaan chromebook oleh Kemendikbudristek dengan anggaran sebesar 17 triliun rupiah masih menjadi perbincangan publik. Program ini dicanangkan dalam rangka menghilangkan kesenjangan digital dan membantu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang mesti dilakukan selama masa pandemi. 

Wakil Sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengatakan bahwa sah-sah saja jika pemerintah menganggarkan untuk pembelian laptop. Hanya saja menurutnya perlu dianggarkan juga untuk kesejahteraan guru honorer agar tercipta rasa keadilan. Jika untuk pembelian laptop dianggarkan namun untuk guru honorer tidak dianggarkan hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan pemerintah. 

"Harus ada keadilan, jika ada program pengadaan chromebook boleh saja. Namun perlu ada keadilan yakni dengan memperhatikan juga guru honorer yang sudah 10-20 tahun mengajar. Dana yang triliunan lebih baik digunakan untuk kesejahteraan guru honorer. Misalnya yang tidak lolos PPPK diberi tunjangan 2 juta per bulan," ujar Dudung dalam kegiatan Webinar yang diselenggarakan oleh Vox Point Indonesia. 

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji juga mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN. Tahun lalu Kemendikburistek umumkan akan menerima 1 juta orang PPPK. Namun realisasinya yang diterima hanya setengahnya. 

"Kemendikbudristek selalu membuat kebijakan heboh. Misalnya tiba-tiba keluarkan kebijakan pengadaan laptop sebesar 17 triliun. Padahal tahun kemarin sudah ada rencana Kemendikbudristek untuk pengangkatan 1 juta orang guru. Yakni melalui jalur PPPK. Namun kenyataannya yang terealisasi yakni setengahnya yaitu 500.000. Hal ini karena pemerintah daerah tidak berani dalam persoalan penganggarannya. Pemerintah perlu menjelaskan sebenarnya urgensi kebijakan pendidikan seperti apa," ujar Indra.