Perkuat Bahari, PSDKP Butuh 70 Armada
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Komando Menteri Trenggono konsisten mengambil langkah cepat dengan tidak mengurangi daya gedornya memerangi illegal fishing.
Hal ini dilakukan KKP untuk memastikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang sangat luas ini harus tetap terjaga.
Meski jumlah Kapal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP hanya 30 armada, namun catatan penangkapan terhadap kapal pencuri sangat luar biasa.
Seyogyanya, dengan luasnya laut Indonesia, KKP membutuhkan 70 armada sekelas kapal freeguard (kapal perang milik Denmark) yang bisa menjaga keamanan di Samudera Hindia.
Hal ini disampaikan Direktur Pemantauan Operasi Armada PSDKP KKP, Dr. Pung Nugroho Saksono di podcast PSDKP dengan tema Illegal Fishing di Laut Natuna Utara, Rabu (5/5/2021).
Dir POA yang akrab disapa Ipunk memaparkan peta kerawanan illegal fishing seperti laut natuna utara, utara laut sulawesi, selat malaka dan laut Arafuru.
Menghadapi aksi nekat Kapal Asing pencuri ikan, tidak hanya sebatas himbauan, terutama Vietnam yang sangat nekat melancarkan aksi mereka. Karenanya, Awak Kapal Pengawas sangat tegas menjaga kedaulatan bahari.
" Nyawa pun di pertaruhkan oleh awak kapal pengawas KKP. Perlu diketahui, Kapal Asing lebih nekat melakukan pencurian, ketika melakukan pengejaran, mereka melepaskan tali. Nah tali itu akan melilit di kapal kami. Saya selalu sampaikan agar memperhatikan arah tali. Inilah yang kami lakukan untuk mewaspadai hal yang tak diinginkan," jelas Ipunk.
Dia mengungkapkan fokus pengawasan terkait illegal fishing dilakukan pada 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Saat ini memang Natuna tengah menjadi sorotan karena banyaknya kapal asing yang masuk ke WPP 711 itu.
“Sekarang ini Natuna menjadi primadona, kenapa primadona di situ ada Cina, ada Vietnam masuk kesitu terus kemudian Myanmar juga kadang Malaysia, itu yang menjadi konsentrasi kami,” tandasnya.
Ipunk mengakui kekosongan laut natuna ini yang menyebabkan kapal asing melakukan pencurian. Sementara upaya pemerintah untuk membawa nelayan dari wilayah lain untuk juga melaut di Natuna, ternyata mendapatkan resistence dari nelayan lokal.
" Saya sangat menyayangkan jikalau cara pandang nelayan lokal seperti ini. Mereka seharusnya melihat laut menjadi pemersatu bangsa. Daripada dicuri oleh nelayan asing, lebih baik nelayan anak negeri yang melaut, mau darimanapun asalnya, juga memiliki hak yang sama untuk ikut meramaikan laut bahari kita," tutur Ipunk.
Bincang santai yang dipandu Nur Asiyah pun sangat piawai menguak sejumlah informasi penting terkait PSDKP.
Kesempatan ini, Ipunk kembali memberikan apresiasi terbaik atas 100 hari kerja Menteri Trenggono, dengan 30 Kapal dan dalam jangka waktu januari hingga mei 2021, KKP telah menyita 83 kapal pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.
Selain itu, Ipunk juga mengucapkan terimakasih kepada mitra strategis seperti TNI AL, Bakamla RI, Polairud dan Dinas terkait yang selama ini ikut menjaga sumber daya kelautan perikanan dari aksi illegal fishing.
