Penyaluran Bansos Presiden Dipastikan Berjalan Baik
Menko PMK menyebut, sinkronisasi antara bansos presiden dengan bansos dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota sudah sangat baik.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) presiden bagi masyarakat terdampak Covid-19 berjalan baik.
Beberapa daerah, khususnya DKI Jakarta, kini sudah memasuki penyaluran tahap 2 disusul sejumlah daerah di wilayah Bodetabek juga sudah berjalan untuk penyaluran tahap 1 termasuk Tangerang Selatan.
"Kalau awal putaran pertamanya sudah bagus begini, bisa dipastikan untuk putaran kedua dan berikutnya lancar," ujarnya saat meninjau langsung penyaluran bansos presiden di Kota Tangerang Selatan, Kamis (14/5).
Menko PMK menyebut, sinkronisasi antara bansos presiden dengan bansos dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota sudah sangat baik.
Salah satu contoh, mekanisme penyaluran bansos di Kota Tangerang Selatan dipastikan tidak ada yang tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, baik bantuan sembako maupun bantuan langsung tunai, sejumlah Rp600 ribu.
Menindaklanjuti laporan Walikota Tangsel bahwa masih ada kuota tersisa sebanyak 12 ribu KK, dari pagu 75.000. Sampai saat ini, jumlah keluarga terdampak Covid, yang datanya sudah ada di Kemensos 63 ribuan KK, dan sudah disalurkan sampai 14 Mei pukul 12.00 sebanyak 35.089 KK atau 55,7%. Muhadjir menginstruksikan agar sisa kuota tersebut dapat dimanfaatkan sesuai yang dibutuhkan.
"Saya minta sesuai arahan Presiden bahwa sasaran banpres ini selain sisa DTKS yg belum mendapatkan bantuan sosial reguler, juga utamanya keluarga terdampak dari non-DTKS. Mereka-mereka yang terdampak karena kehilangan pekerjaan akibat di-PHK, termasuk ojol dan juga para pedagang atau buruh harian," ucap Muhadjir.
Lebih lanjut, terkait data penerima, akan terus disempurnakan pada penyaluran berikutnya dan yang penting bansos tersebut dapat sesegera mungkin disalurkan kepada masyarakat yang betul-betul terdampak dan sangat membutuhkan.
"Kalau ada yang tidak tepat sasaran kita benahi, kalau yang di putaran pertama ada yang belum masuk, agar diusulkan nanti pada tahap dua. Pokoknya dibikin yang luwes. Ini kan namanya keadaan darurat," tandas Muhadjir.
Kendati demikian, menurutnya, pemerintah sangat terbuka atas kritik dan masukan demi kelancaran proses penyaluran bansos terutama masalah perbaikan data di lapangan.
"Jadi kita terima betul kritik saran tentang data dengan kondisi saat ini yang memiliki beberapa kekurangan, dan itu memang harus diakui. Tapi tidak cukup dikritik, mari kita benahi bersama agar mereka yang terdampak ini bisa terbantu," pungkas Menko PMK.
