Pengamat: Program Populis Berpotensi Naikkan Elektabilitas Jokowi
Pengamat politik Karyono Wibowo menilai sejumlah program populis yang ditawarkan capres 01Joko Widodo cukup menarik. Hal ini dinilai berpotensi menaikan elektabilitas Jokowi karena masyarakat suka dan merasakan langsung manfaatnya.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Pengamat politik Karyono Wibowo menilai sejumlah program populis yang ditawarkan capres 01Joko Widodo cukup menarik. Hal ini dinilai berpotensi menaikan elektabilitas Jokowi karena masyarakat suka dan merasakan langsung manfaatnya.
"Dalam kampanyenya, kini Jokowi tidak hanya memaparkan capaian pembangunan seperti infrastruktur dan sebagainya, tapi sudah membuat proyeksi ke depan dengan membuat program-program populis dan mendasar," kata Karyono, dalam keterangan tertulis, Senin (25/2).
Dia mencontohkan, seperti kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menawarkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai kuliah. "Ini berarti ada peningkatan dari Program KIP sebelumnya yaitu sampai SLTA," ucapnya.
"Yang menarik lagi adalah tawaran program Pra Kerja Jokowi. Program ini nampaknya sebagai paket kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran," tutur Karyono.
Selain itu, Indonesian Public Institute (IPI) ini menyebutkan, program Kartu Sembako Murah adalah program populis untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi lemah. Menurut dia, beberapa program tersebut mencerminkan karakter Jokowi sebagai pemimpin populis.
"Biasanya, program-program populis sangat disukai masyarakat. Karenanya, program tersebut bisa berpotensi memengaruhi tingkat dukungan ke Jokowi bisa meningkat. Juga sebagian pemilih yang belum memutuskan (undecided voters) dan pemilih yang masih ragu-ragu bisa berpotensi tertarik dan semakin mantap untuk memilih pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin," terang Karyono.
Dia menambahkan, dalam kontestasi politik elektoral, menjual program untuk mempersuasi pemilih adalah keniscayaan sejauh tidak menabrak undang-undang dan peraturan. Selain itu, yang perlu digarisbawahi, bahwa program yang dijanjikan harus realistis dan logis, artinya program tersebut bisa dilaksanakan.
"Yang perlu diingat kandidat adalah program tersebut telah dicatat dalam memori kolektif publik yang harus dibuktikan. Oleh janji tersebut tidak bisa diwujudkan maka akan mendapat sanksi sosial," pungkasnya.
