Pengamat: Pemerintah Berhasil 'Jinakkan' Lembaga Legislatif
Fenomena politik ini, menurut Faris, akan menyebabkan hilangnya fungsi kontrol dan kritis dari lembaga legislatif. Bahkan DPR, MPR, dan DPD hanya akan menjadi sebatas alat stempel atas seluruh kebijakan presiden.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib mengatakan, ditetapkannya Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, menandai kemenangan besar kekuatan oligarki.
Faris menilai, salah satu visi besar pemerintah di periode kedua, sebagaimana sering disampaikan Presiden Jokowi, adalah mempermudah investasi dan menghadirkan investor sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Dan salah satu upaya mempermudah tersebut adalah menjinakkan fungsi kontrol dan kritis dari lembaga Legislatif.
"Upaya mengamankan dan mengendalikan itu menunjukkan kesuksesannya, hal ini dapat dibaca dengan jelas dimana semua pimpinan lembaga Legislatif dan Eksekutif berasal dari kamar yang sama, yaitu kamar PDIP, kamar partai koalisi, dan kamar pendukung penguasa," ungkap Faris kepada Monitorday di Jakarta, Jumat (04/10/19).
Fenomena politik ini, menurut Faris, akan menyebabkan hilangnya fungsi kontrol dan kritis dari lembaga legislatif. Bahkan DPR, MPR, dan DPD hanya akan menjadi sebatas alat stempel atas seluruh kebijakan presiden.
"Seluruh harapan kita mengenai legislatif yang kuat dan modern, legislatif yang garang terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, akan menjadi mimpi yang sia-sia belaka. Begitu juga dengan harapan kita mengenai perbaikan terhadap RKUHP dan UU KPK, akan menjadi percuma saja," ujar pengamat politik ini.
Padahal, lanjut Faris kemudian, falsafah penerapan sistem Trias politica, pembagian tiga kewenangan dan kekuasaan negara, adalah agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu lembaga atau individu tertentu yang berpotensi pada abuse of power, dan tercipta check and balance.
"Tetapi jika mereka berasal dari koalisi yang sama, yang terjadi bukan saling kontrol, tetapi mereka akan saling bersekongkol dan saling berbagi apa yang oleh Noam Chomsky sebagai "kesenangan bersama"," jelas Faris.
Kendati demikian, Faris berharap agar Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia, Puan Maharani dapat membuat legacy yang baik yang akan selalu di ingat oleh rakyat Indonesia.
"Minimal ia tidak bekerja untuk kekuasaan dan partai tapi menunjukkan keberpihakan penuh pada rakyat dan bangsa Indonesia," tandasnya.
