Pengamat : Partai Jangan Jual Beli Nomer Urut Caleg, Utamakan Kader Yang Berjasa
Rekruitmen caleg yang ideal diberikan ke partai politik atau pengurus menyusun daftar caleg. Jangan sampai nomor urut caleg juga diperjual belikan, Jadi utamakan kader atau caleg yang sangat berjasa membesarkan partai tersebut
Redaktur MMG
MONITORDAY - Meski sistem pemilu saat ini menggunakan suara terbanyak, namun Calon anggota legislatif (Caleg) dengan nomor urut satu tetap paling diuntungkan dan paling berpeluang terpilih.
Tak heran, jika perebutan nomor urut satu dilakukan para politisi bahkan perebutan itu berpotensi untuk ditransaksikan dengan nilai yang tidak sedikit.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mewanti-wanti partai politik agar dalam melakukan rekrutmen Caleg 2019 tak melakukan jual beli nomor urut.
Menurut dia, sangat ideal jika nomor urut yang seksi diberikan kepada kader yang loyal dan telah berjasa membesarkan partainya.
"Rekruitmen caleg yang ideal diberikan ke partai politik atau pengurus menyusun daftar caleg. Jangan sampai nomor urut caleg juga diperjual belikan, Jadi utamakan kader atau caleg yang sangat berjasa membesarkan partai tersebut," katanya kepada Monitorday.com melalui sambungan telepon, Senin (16/04).
"Jangan sampai yang selama ini ngak punya kontribusi di partai, tiba tiba mendapat no urut cantik, karena ada yang jualan disitu, pengusaha biasanya main begitu," tambahnya.
Tak hanya melakukan jual beli nomor urut, caleg dengan mental penyuap ini biasanya juga akan melakukan jual beli suara di masyarakat.
Hal tersebut juga terjadi di semua tingkatan, terparah, kata dia yakni di tingkat Kabupaten atau kota.
"Cost caleg itu sangat mahal, money politics sangat kuat. Pemilihan anggota legislatif DPRD Kab kota lebih parah lagi, Mereka berani bagi - bagi duit, misalnya mereka harus mengumpulkan tiga ribu suara, maka dibagi amplop 3.500, (agar) Jadi anggota DPRD," ungkapnya.
Oleh karena itu, untuk menghindari money politik dan menjaga agar demokrasi bisa berjalan dengan baik dan profesional, maka penyelenggara pemilu harus bisa profesional dan tegas.
"Caranya adalah, bawaslu dan KPU harus berani meniup pluit pelanggaran. Bahkan harus berani mengeluarkan dari gelanggang permainan, seperti kalau kedapatan maka kasih kartu merah yaitu diskualifikasi. Nggak ada lagi main main mata antara caleg dengan petugas penyelenggara pemilu," tegasnya.
(elbach)
