Penanganan Covid-19, Pemuda Muhammadiyah Minta Pemerintah Pusat Tingkatkan Koordinasi dengan Pemda
Semoga aspek kemanusiaan lebih penting dari aspek politik dan aspek ekonomi dari kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Pusat dalam penanganan covid-19.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia terus meningkat, saat ini telah menduduki peringkat kedua dengan jumlah presentase kematian tertinggi di Asia di atas 9 persen.
Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatasi pandemi Covid-19 dinilai kurang efektif. Adapun beberapa kebijakan yang mengundang kontroversi yaitu, penetapan status darurat kesehatan, melarang mudik dan mobilitas penduduk.
Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah yang paling terdampak Covid-19. Namun, dalam penangganan Covid-19 hubungan Pemerintah Pusat dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak bersinergi.
Pimpinan Wilayah Pemuda muhammadiyah (PWPM) DKI Jakarta meminta Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kesehatan segera menunjuk Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan segera menetapkan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan Pembatasan Sosial Skala Besar," kata Ketua PWPM DKI Jakarta, Bayu Herdayana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (04/04/2020).
Selain itu, Bayu juga meminta Pemerintah Pusat memperbaiki komunikasi, koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Bahkan, Mendukung penuh kebijakan Pemerintah Daerah sesuai Undang-undang yang berlaku.
Kemudian, Bayu berharap ditengah pandemi Covid-19 ini Pemrintah Pusat mengedepankan unsur kemanusiaan daripada politik dan ekonomi. Menurutnya, banyaknya manusia yang terselamatkan dalam pandemi ini merupakan bukti Negara ini hadir untuk bangsanya.
"Semoga aspek kemanusiaan lebih penting dari aspek politik dan aspek ekonomi dari kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Pusat dalam penanganan covid-19. Banyaknya Nyawa manusia yang terselamatkan bukti Negara ini hadir untuk bangsanya," pungkasnya.
