Pemuda Muhammadiyah: Lanjutkan Reklamasi, Pemerintah Merawat Nalar Rente

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya memutuskan untuk meneruskan proyek reklamasi Teluk Jakarta. 

Luhut juga menyatakan akan tetap melanjutkan pembangunan Pulau G yang sebelumnya telah dihentikan oleh Menko Maritim terdahulu, Rizal Ramli.

Berbagai kecaman dan penolakan dari elemen masyarakat sipil silih berganti berdatangan, satu diantaranya dari Pemuda Muhammadiyah.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, keputusan Pemerintah melanjutkan pembangunan reklamasi Pulau G menunjukkan watak kekuasaan yang merawat nalar rente yang mencampakkan nilai kemanusiaan, keadaban dan hukum.

"Pembangunan ekonomi sekedar dimaknai tentang memperoleh uang dan melindungi investor besar, mencampakkan mereka yang miskin dan tidak berdaya," kata Dahnil, melalui akun Facebooknya, Rabu (14/9).

Keputusan melanjutkan reklamasi oleh pemerintah disebut telah mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan untuk menghentikan aktivitas pembangunan di sana.

"Terang pemerintah melawan keputusan hukum, dan bagaimana mungkin rakyat bisa berharap dengan pemerintah yang dengan terang benderang melawan hukum demi kepentingan pemilik modal," tandas dia.

Ia meminta Presiden Joko Widodo menghentikan segala bentuk rente yang mengiringi motif pemerintah untuk melanjutkan reklamasi ini. Bila tidak, rakyat Indonesia akan sangat murka.

"Presiden Joko Widodo harus menghentikan watak rente seperti ini, yang mengabaikan kemanusian, keadaban dan hukum. Bila tidak rakyat pasti Akan sangat marah," pungkas Dahnil.

FAHREZA RIZKY