Pemprov Tetapkan Banten Darurat Bencana

MONITORDAY.COM – Pemerintah Provinsi Banten sejak Kamis (27/12) menetapkan darurat bencana untuk tsunami Selat Sunda yang telah menyebabkan banyak ratusan korban jiwa warga banten, terutama Serang dan Pandeglang. Masa darurat bencana ini ditetapkan hingga tanggal 9 Januari 2019 merndatang.

"Tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda mulai Kamis (27/12) sampai 9 Januari 2019," kata Gubernur Banten Wahidin Halim dalam keterangan tertulis, Jumat (28/12).

Wahidin mengatakan, pertimbangan dala menetapkan status ini berdasarkan pada pertimbangan dua keputusan Pemda Pandeglang dan Serang yang telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana tsunami. 

Dengan ditetapkannya status darurat bencana ini, kata Wahidin, diharapkan seluruh instansi terkait diminta ikut dalam penanganan pasca bencana dan pemulihan kawasan.

Untuk dikatahui, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi  (PVMBG)  telah menetapkan status Gunung Anak Krakatau dari Waspada Level II ke Siaga Level II, unutk itu diingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas maupun wisata di jarak sejauh lima kilometer dari puncak kawah.  Selain itu, masyarakat juga diimbau berada di jarak aman dari bibir pantai yaitu sejauh 500 meter.

Wahidin mengimbau Kepada warga di sepanjang pesisir juga diminta tetap menjauhi kawasan sepanjang pesisir pantai. Sementara itu, wisatawan yang akan merayakan liburan diminta tidak mengunjungi pantai sampai batas waktu yang belum ditentukan. 

"Warga tidak panik dan tetap tenang. Wisatawan sementara tidak mengunjungi pantai sampai batas waktu yang tidak ditentukan," ucapnya.

Hingga saat ini, Berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, paling tidak ada 14.587 orang harus mengungsi akibat bencana tsunami tersebut. Data sementara, ada 526 unit rumah yang rusak, 14 hotel, 60 warung kuliner bibir pantai, 215 gazebo dan 44 unit perahu rusak.