Pemilu Sesuai Jadwal, Presiden Minta Hentikan Spekulasi Penundaan Pemilu dan Isu Tiga Periode
rinaldi
MONITORDAY.COM - Spekulasi dan isu yang merebak terkait perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024 akhirnya terjawab. Dalam rapat terbatas Kebinet Indonesia Maju yang digelar hari ini, Minggu, 10 April 2022 di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jadwal Pemilu tetap terselenggara pada 24 Februari 2024.
"Pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan, jadwal pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas. Semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” kata Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tetap di tanggal 24 Februari 2024 seperti yang sudah ditetapkan.
"Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada dilaksanakan di November 2024. Sudah jelas semuanya,” tegasnya.
Selanjutnya, Presiden memerintahkan kepada jajarannya untuk mempersiapkan pelantikan pejabat KPU dan Bawaslu periode 2022 - 2027 pada 12 April mendatang. Kemudian, penyelesaian payung hukum regulasi untuk pemilu.
Terkait dana, Presiden meminta untuk dipersiapkan baik dari APBN dan APBD. Terakhir, pejabat pelaksana tugas untu 101 daerah yang Gubernur, Bupati, Walikota yang berakhir masa jabatannya.
Selain itu, Presiden Jokowi meminta jajaran menteri terkait untuk menjelaskan bahwa tahapan pemilu sudah dimulai. “Nanti di pertengahan bulan Juni 2022 sudah dimulai. Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara,” kata Presiden Jokowi.
Ia mengatakan, tahapan pemilu dan pilkada serentak wajib dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden, dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode.
Hadir dalam rapat itu, di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
