Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan Vokasional
Di era pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla terus berupaya fokus meningkatkan kualitas pendidikan vokasional.
MONDAYREVIEW.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengatakan di era pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla terus berupaya fokus meningkatkan kualitas pendidikan vokasional. Hal ini merupakan langkah strategis. Pasalnya untuk menopang pembangunan nasional dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan menyediakan tenaga kerja yang memiliki kualitas mumpuni, terampil serta memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja.
"Kita tahu, saat saat ini 63 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah, hal ini tentu akan berdampak kepada daya saing industri dan perekonomian Indonesia. Inilah tantangan yang perlu segera kita atasi bersama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia," kata Puan saat melakukan kunjungan kerja di Surakarta, Jawa Tengah, dalam rangka peluncuran Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekaligus pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Stadion Manahan, Solo (Jumat, 25/5).
Puan menuturkan bahwa program Revitalisasi SMK akan direalisasikan di 219 SMK dengan rincian 125 SMK yang bergerak dalam bidang prioritas, yakni kemaritiman, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Sisanya, sebanyak 95 SMK berasal dari bidang lainnya yang mendukung prioritas pembangunan nasional.
Selain meluncurkan program Revitalisasi Pendidikan SMK, Menko PMK juga membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 1.857 siswa, dengan rincian: 331 siswa SD, 283 siswa SMP, 610 siswa SMK, 12 siswa SLB, dan 364 siswa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
Menurut Puan, KIP yang diberikan oleh Pemerintah memiliki tujuan yang penting. Yakni menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas melalui pendidikan. Maka itu, Puan menambahkan bahwa saat ini cakupan pembagian KIP sudah diperluas dengan menambahkan anak-anak panti asuhan dan Program Kesetaraan Paket A, B, dan C.
"KIP diberikan oleh Pemerintah supaya anak-anak Indonesia bisa bersekolah,” tegasnya.
Setelah meluncurkan Program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah, Puan juga membagikan 6.057 sertifkat tanah untuk masyarakat di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Acara penyerahan bertempat di Stadion Sriwedari, Solo dalam rangkaian Program Strategis Nasional Serta Pembinaan Fasilitasi dan Kerjasama Akses Reform Tahun 2017.
Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis kepada 12 perwakilan warga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, dan Sragen. Untuk Tahun 2017, program Legalisasi Aset Melalui Proyek Nasional di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari: Sertifikasi hak atas tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertifikasi Pertanian, Sertifikasi Nelayan, Sertifikasi Usaha Kecil Menengah (UKM), Sertifikasi BMN berupa jalan nasional, dan Redistribusi Tanah.
Perlu diketahui, Puan yang didampingi Mendikbud, Muhadjir Effendy juga menyerahkan secara simbolis piagam penghargaan kepada sektor industri yang sudah berdedikasi terhadap sekolah menengah kejuruan.