Pemerintah Dinilai Tidak Memiliki Cetak Biru Pengendalian Stok Beras Nasional

MONDAYREVIEW, Jakarta -- Kebijakan impor beras dianggap bentuk kepanikan pemerintah dalam menghadapi gejolak kenaikan harga. Anggota Komisi IV DPR RI, Zainut Tauhid Saadi memandang, impor beras membuktikan Pemerintah tak memiliki blueprint pengendalian stok beras nasional."Masalah seperti ini bukan sekali dua kali terjadi tetapi sudah beberapa kali terulang," ujar politisi PPP ini kepada Mondayreview.com, Senin (15/1/2017). Nah, solusi yang paling cepat dan praktis adalah melakukan impor dengan alasan untuk menambah stok beras nasional agar harga di pasar dapat terkendali dan normal kembali.

Impor beras, kata Zainut, adalah hal wajar. Bahkan dalam kondisi tertentu impor beras  wajib demi ketersediaan beras nasional. Namun, yang jadi masalah jika impor beras dilakukan bersamaan dengan musim panen. "Maka hal tersebut merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan sangat melukai perasaan para petani kita," imbuh Zainut. DPR menekankan perlu ada perencanaan  matang yang didukung data statistik akurat dari sumber data resmi, untuk dijadikan rujukan bersama para pemangku kepentingan pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat mengumbar statemen bahwa memastikan stok beras untuk tahun 2018 aman. Sebab, Indonesia tidak lagi mengalami paceklik. Dalam pernyataannya menyebutkan bahwa stok beras nasional kita tidak ada masalah, panen banyak dan stok sekitar 1 juta ton.  "Apa yang disampaikan Menteri Pertanian tersebut jauh dari kenyataan. Bahkan terkesan ada kebohongan dengan melakukan mark up data beras nasional hanya untuk menunjukkan capaian prestasi kerjanya.

Pada kenyataannya, kata Zainut, harga beras di pasaran melonjak. Hal ini membuktikan adanya ketidakseimbangan antara produksi, distribusi dan konsumsi. Antara penawaran dan permintaan (suplay and demand) di masyarakat. (SA)