Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar di Indonesia Meningkat

MONDAYREVIEW.COM - Lebih dari 70 persen sekolah dan madrasah di 108 Kabupaten/Kota di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas). Sementara, sekitar 100 kabupaten/Kota telah mengembangkan peta jalan/roadmap untuk pemenuhan SPM Dikdas secara terukur. Pencapaian tersebut di ungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad dalam Dialog Nasional di kantor Kemendikbud Jakarta, (20/11).

Hamid mengungkapkan, bahwa pendidikan dasar adalah pondasi yang harus dikawal bersama-sama, dan tantangannya adalah masalah mutu. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Uni Eropa dan Bank Pembangunan Asia (ADB) atas dukungannya terhadap program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP SPM).

“Dengan dukungan berbagai pihak, Program PKP-SPM Dikdas telah berhasil menyatukan semangat dan kerja berbagai komponen bangsa untuk menjamin layanan pendidikan secara merata dari Sabang sampai Merauke di era otonomi daerah ini. Semoga program ini bisa memberikan landasan yang kokoh untuk peningkatan kualitas pendidikan anak Indonesia secara lebih luas”, ujar Hamid pada pidato pembukaannya.

Dialog Nasional Pemangku Kepentingan yang diadakan oleh Program Peningkatan Kapasitas Penerapan SPM Dikdas ini juga menandai berakhirnya Program PKP–SPM Dikdas yang diluncurkan pada Juni 2014 oleh Kemendikbud, yang didukung oleh Uni Eropa dan dikelola oleh Bank Pembangunan Asia (ADB). Acara Dialog Nasional ini dihadiri lebih dari 200 pemangku kepentingan, termasuk, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Bupati/Walikota dari 108 Kabupaten/Kota peserta program.

Program PKP-SPM Dikdas dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan data akurat serta mengintegrasikannya dalam proses pengembangan rencana strategis dan intervensi efektif untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan juga mendokumentasikan proses tersebut.