Parpolisasi Merusak Hakikat Awal Pembentukan DPD
Kisruh perebutan jabatan di DPD RI terjadi karena adanya parpolisasi di dalamnya.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM - Direktur Poltracking, Hanta Yudha mencemaskan terjadinya kisruh perebutan jabatan di DPD RI. Menurutnya hal tersebut terjadi karena adanya parpolisasi di dalamnya.
“ini sangat mencemaskan. Ada kekuatan partai politik di DPD,” ujar Hanta dalam diskusi “DPD kok Gitu?” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4).
Hanta mengungkapkan fenomena parpolisasi di tubuh DPD RI ini sangat terlihat. Terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai ketua DPD RI menegaskan bahwa lembaga tersebut telah di kuasi partai politik.
Bagi Hanta Parpolisasi di tubuh DPD seharusnya tidak terjadi karena bisa merusak hakikat awal pembentukan DPD sebagai memperjuangkan kepentingan daerah. Bukan untuk memperjuangakan kepentingan politik.
“DPD bukan menjadi alat untuk memperjuangkan visi misi gagasan partai. DPD lahir untuk memperjuagkan kepentingan daerah,” tegasnya.
Dia mengatakan, perebutan jabatan pimpinan membuat lembaga itu hampir tidak bisa diharapkan lagi. Di tengah kisruh itu tidak ada kekuatan yang mau bergerak menyelamatkan sistem ketatanegaraan.
"Bekerjanya sistem demokrasi harus berbasis pada sistem hukum. Tapi ini sistem politik, jadi kalau bicara hukum tak akan pernah selesai," katanya.
Sementara itu di tempat terpisah mantan anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara Laode Ida mengungkapkan bahwa publik selama ini kurang fokus memantau kinerja DPD. Sehingga lembaga ini kurang sensitif memperjuangkan kondisi dan ekonomi di daerahnya.
Lebih lanjut Komisioner Ombudsman RI ini juga mengungkapkan bahwa anggaran negara yang cukup besar untuk DPD harus dibarengi dengan kinerja yang memuaskan. "Anggaran yang digunakan luar biasa DPD itu anggarannya Rp 2,5 miliar sama mereka, tetapi apa yang mereka kerjakan?" ungkapnya dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4).
Namun demikian, Laode menolak DPD dibubarkan. Menurut dia sistem bikameral tetap harus dipertahankan dengan cara memperkuat wewenang DPD.
"Kasih mereka format apa yang dikerjakan kembali. Saya rasa di dalam kepemimpinan OSO (Oesman Sapta) seharusnya bisa melakukan kontrol dan tugas. Jangan terjebak kepentingan politik. Lembaga ini harus mengubah karakter menjadi kharisma dengan muncul karena karya sosialnya," jelasnya.
