NasDem Tak Restui Eks Napi Koruptor Ikut Pencalonan

Citra mantan koruptor dinilai akan mempengaruhi citra partai jika diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam pemilu.

NasDem Tak Restui Eks Napi Koruptor Ikut Pencalonan
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali.

MONITORDAY.COM - Partai NasDem menegaskan tidak akan merestui eks narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilu apapun. Hal tersebut dijadikan sebagai salah satu sarat dari partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu untuk kader yang akan mencalonkan diri di Pemilu.

"Itu merupakan syarat partai untuk menerima calon pemimpin yang ingin berlaga dengan Partai NasDem. Meski undang-undang memperbolehkan eks koruptor mencalonkan diri, kami tetap tidak merestui," Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali, dalam keterangan tertulis, yang dikutip Selasa (10/12).

Menurut Ali, Eks Napi koruptor memang mempunyai hak politik yang sama. Namun menurutnya citra mantan koruptor dinilainya akan mempengaruhi citra partai jika diperbolehkan untuk mencalonkan diri. 

"Eks koruptor punya hak yang sama dalam berpolitik. Eks koruptor bukannya sesuatu yang tercela, tapi itu standar kita sehingga enggak perlu didiskusikan lagi," ungkapnya.

Meski begitu, Ali mengungkapkan hal tersebut bukan berarti NasDem tidak mematuhi undang-undang yang berlaku, namun memang tidak mendukungnya. 

Oleh karena itu, dalam memperingati hari anti korupsi, NasDem mengingatkan para kadernya dengan slogan 'Politik Tanpa Mahar'. Ali menilai kebiasaan politik dan mahar di Indonesia harus dihapuskan. Partai NasDem saat ini sedang menggeber penghapusan narasi tersebut.

"Kalau tidak hari ini kapan kita mulai? Kalau semua ditakutkan hanya karena sulit ya kita tidak masalah, jangan berpikir hasil, tapi ke depannya," ungkapnya.

Ali mengatakan, mahar dalam politik hanya akan melahirkan politikus tidak baik karena jika terpilih nanti orang tersebut akan fokus untuk mengembalikan modal maharnya. Namun, jika tanpa mahar sosok itu tidak akan ada utang biaya. Sosok terpilih itu hanya berutang komitmen dan suara kepada masyarakat sehingga tidak ada beban untuk mengembalikan modal.

"Kita ingin ketika dia terpilih hanya berutang kepada rakyat, rakyat tidak harus dibayar dengan uang tapi hanya butuh prestasi, janji politik dibayar," tandasnya.