Musim Kemarau Tiba, Presiden Jokowi Rencanakan 'Modifikasi' Cuaca

MONITORDAY.COM – Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk melakukan antisipasi dampak kekeringan dimusim kemarau 2019 pada rapat terbatas bertopik ‘Antisipasi Dampak Kekeringan’ di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (7/15/2019).

Presiden Joko Widodo mendapatkan informasi mengenai musim kemarau dari hasil laporan dari BMKG.

“Saya dapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 ini akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September” kata Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas di Jakarta, Senin (7/15/2019)

Menurut Presiden Joko Widodo kekeringan sudah mulai terjadi dibeberapa daerah seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, NTT dengan rentang waktu yang bervariasi mulai dari 21 hari tanpa hujan atau berstatus waspada, 31 hari tanpa hujan atau berstatus siaga, hingga 61 hari tanpa hujan atau berstatus awas.

“Terjadi di beberapa provinsi, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bali, di NTB, di NTT” lanjut Jokowi.

Oleh karena itu Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajarannya termasuk menteri, kepala Lembaga dan Gubernur untuk turun langsung melihat dampak dari kekeringan ini dan langsung melakukan langkah-langkah antisipasi serta mitigasi.

Selain dengan melakukan langkah antisipasi dan mitigasi, Presiden Joko Widodo juga berencana untuk melakukan modifikasi cuaca dan pembangunan sumur bor jika langkah antisipasi yang dilakukan belum bisa menanggulangi dampak kekeringan untuk menghindari terjadinya gagal panen.

“Saya juga minta cek suplai air, baik suplai air bersih maupun air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor” sambung Presiden.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk memantau dan mengendalikan titik-titik panas sebagai langkah antisipasi dan menghindari kebakaran hutan dan lahan.

“Kita harapkan kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari” kata Presiden Joko Widodo kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).