MUI Kecam Rencana Penutupan 1.000 Sekolah Islam di Sri Lanka

MUI Kecam Rencana Penutupan 1.000 Sekolah Islam di Sri Lanka
Wakil Ketua MUI Anwar Abbas/net

MONITORDAY.COM - Pemerintah Sri Lanka dikabarkan akan menutup lebih dari seribu sekolah Islam dan melarang pemakaian burkak, sebagai kebijakan terbaru dalam memengaruhi populasi Muslim minoritas di negara tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengecam kebijakan tersebut, dan menilai rencana pemerintah Sri Lanka itu sama saja sebagai bentuk teror.

“Ini jelas-jelas merupakan sebuah tindakan kekerasan dan teroristik yang dilakukan oleh Sri Lanka kepada umat Islam yang ada di negara tersebut,” tegas Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/5/2021).

Menurut dia, tindakan tersebut jelas sangat menyakiti hati umat Islam, baik di Sri Lanka maupun di dunia. Atas dasar tersebut, pihaknya meminta pemerintah Sri Lanka menghentikan kebijakan tersebut.

“Karena hal itu jelas-jelas mencerminkan sikap islamic phobia yang tidak bisa diterima karena akan merusak dan mengganggu hak-hak umat Islam dan ketenteraman dunia,” tegas Ketua PP Muhammadiyah itu.

Selain itu, MUI berharap, pemerintah Indonesia turut melakukan usaha dan upaya menghentikan rencana penutupan seribu sekolah Islam di Sri Lanka. Sebab tindakan tersebut berlebihan dan sudah tidak lagi menghormati hak-hak kebebasan beragama.

“Kalau seandainya pemerintah Sri Lanka terlalu dihantui oleh tindakan-tindakan kekerasan dan terorisme, maka langkah-langkah yang harus ditempuh dan diambil bukanlah dengan menutup sekolah-sekolah Islam, tapi dengan meningkatkan kemampuan aparat intelijennya,” ujar dia.

Dirinya menyarankan agar pemerintah Sri Lanka lebih mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dalam menberantas terorisme.

“Sehingga hal-hal yang bersifat islamic phobia dan tidak proporsional serta tidak etis ini tidak harus terjadi,” demikian kata Anwar Abbas.

Sebelumnya, Menteri Keamanan Publik Sri Lanka, Sarath Weerasekera mengatakan bahwa dirinya telah menandatangani surat persetujuan kabinet yang melarang penutup wajah penuh yang dikenakan oleh beberapa wanita Muslim dengan alasan keamanan nasional.

"Pada masa-masa awal kami, wanita dan gadis Muslim tidak pernah mengenakan burkak. Itu adalah tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini. Kami pasti akan melarangnya," tegas dia, dalam konferensi pers, Sabtu (13/3).