Muhammadiyah Menghargai Ormas Lain, Namun Memahami Proporsi Pernyataan Kapolri

MONITORDAY.COM - Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menuai kontroversi. Awalnya beredar sebuah video dimana Kapolri memberi instruksi bagi institusi Polri untuk intens bekerjasama dengan ormas NU dan Muhammadiyah, sementara ormas di luar NU-Muhammadiyah dianggap tidak berkonstribusi bagi Republik Indonesia.

Pernyataan Tito tersebut pun viral dan menuai protes dari beberapa Ormas yang disebut tak punya kontribusi positif dalam video tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain bahkan sampai menulis surat terbuka melalui akun facebooknya terkait pidato Tito tersebut.

“Melalui surat terbuka ini, saya, Tengku Zulkarnain, Protes Keras atas pernyataan Bapak Kapolri dan meminta Anda meminta maaf serta menarik isi pidato Anda, yang saya nilai tidak Etis, merendahkan jawa para ulama dan pejuang Islam di luar Muhammadiyah dan NU, mencederai rasa kebangsaan, serta berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta Negara Indonesia,” tulis Zulkarnain dalam akun facebooknya.

Zulkarnaen jelas merasa kecewa dengan pernyataan Tito Karnavian yang seakan-akan tak menganggap perjuangan ormas Islam lain. “Saya sangat kecewa dan keberatan atas pidato Kapolri, yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan, dan rawan memicu konflik,” tutur Zulkarnain dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 30 Januari 2018.

Menyikapi hal ini, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menghimbau agar ummat Islam bersikap secara proporsional. Haedar percaya, bahwa Kapolri tidak bermaksud untuk menegasikan peran ormas lainnya. “Saya husnuzhan saja. Mungkin maksudnya memberi apresiasi yang lebih tinggi. Dalam logika ada stressing, penekanan. Mungkin karena saking semangatnya terjadi pengkhususan atau pengecualian, ulasnya.

Menurut Haedar, elit di tubuh bangsa ini memiliki pandangan bahwa semua kekuatan golongan bangsa punya peran dalam membangun kehidupan kebangsaan. Sejak era perjuangan hingga mengisi kemerdekaan. Disitu ada Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan islam, NU, dan ormas lainnya.

Haedar Nashir berpendapat bahwa, di alam demokrasi, tentu pro dan kontra terhadap pendapat publik figure menjadi sesuatu yang lumrah. Menjadi kewajiban warga bangsa yang dewasa untuk memandang pernyataan dan kenyataan secara proporsional. Dengan demikian energi bangsa tidak dihabiskan untuk memperbincangkan hal-hal yang tak sejalan dengan kemaslahatan ummat dan bangsa.