MPR Berharap Dewan Pengawas KPK Tidak Dari Kalangan Partai Politik

MONITORDAY.COM - Wakil Ketua MPR, Arsul Sani berharap sosok yang mengisi kursi Dewan Pengawas KPK bukan dari kalangan partai politik. Sehingga, tidak terkesan terjadi konflik of interest atau terkesan ada politisasi di internal KPK.

“Kecuali kalau orang itu menjadi politisi tapi sudah menjadi pejabat publik yang Iain,” kata Asrul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Lebih lanjut, Asrul mencontohkan Gayus Lumbuun yang pernah menjadi anggota DPR lalu namanya kini disebut-sebut bakal jadi Dewas KPK. Menurutnya, Gayus tidak masalah karena sudah terpisah dari dunia politik.

“Karena beliau kemudian sudah terpisah dari dunia politik menjadi Hakim Agung menjadi pangadil. Tapi kalau orang itu katakanlah baru pensiun dari DPR Kemudian ditunjuk jadi dewas, PPP kurang pas,” jelasnya.

Selain itu, Asrul mengaku tidak mengetahui siapa saja yang akan ditunjuk menjadi dewas KPK. Ia menyebut hal itu masuk ke ranah hak prerogratif presiden.

“Yang harus tahu kan nanti kalau sudah diangkat bekerja dengan benar. Itu yang harus kita tahu,” tambahnya.

Presiden menyebut telah mengantongi nama-nama yang akan menjadi dewas KPK. Namun, sosok itu masih dirahasiakan. Namun, berdasarkan amanat UU KPK dewan pengawas KPK memang dipilih oleh Presiden pada tahap awal, selanjutnya akan dipilih melalui seleksi oleh Pansel.

“Nanti kalau yang kedua ini kan empat tahun pertama saja. Selanjutnya kan proses seleksi, proses seleksi ya apa harus terbuka semua,” tuturnya.

Anggota Komisi III itu merasa yakin Jokowi telah meminta masukan ke semua pihak sebelum menentukan dewan pengawas KPK. penunjukan itu juga dinilai telah melewati pertimbangan matang dari presiden.

“Jangan anggap yang tidak muncul di ranah publik, seolah-olah maunya Pak Presiden, tidak juga. Beliau minta masukan dari berbagai kalangan,” pungkasnya.