Menteri KKP Dorong Budi Daya Berkelanjutan Kepada Masyarakat Akuakultur

MONITORDAY.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Saktri Trenggono ajak Masyarakat Akualkultur Indonesia untuk mendukung budi daya berkelanjutan. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Pelantikan Pengurus MAI masa bakti 2020-2024. 

Dilansir dari Kantor Berita ANTARA, Menteri Trenggono memaparkan bahwa MAI selalu bermitra dan bersinergi dengan KKP dalam membangun perikanan Indonesia, khususnya perikanan budi daya atau akuakultur.

Ia berpendapat MAI adalah mitra yang tepat untuk bergerak bersama mengoptimalkan budi daya perikanan dimana anggotanya terdiri dari banyak pakar berpengalaman dalam bidang akuakultur, khususnya budi daya.

Berbagai ilmu dan pengalaman yang dimiliki, menurut dia, diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan budi daya berkelanjutan di Indonesia.

“MAI adalah rumah besar masyarakat akuakultur Indonesia. Dengan didukung oleh para akademisi akuakultur terbaik negeri ini, didukung oleh para praktisi senior negeri ini, dan dilengkapi dengan unsur dari tokoh senior peneliti dan mantan birokrat dari KKP, merupakan energi besar, sebagai inspirasi, ide, konsep serta strategi pengembangan perikanan budi daya Tanah Air," kata Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Menteri Trenggono juga menegaskan KKP akan total dalam mengembangkan akuakultur, karena Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan komoditas perikanan yang dapat dikembangkan, seperti Udang Vaname, kepiting, hingga rumput laut.

Ia berharap dengan potensi besar tersebut, ke depan Indonesia dapat menjadi negara penghasil perikanan budi daya di dunia.

"Indonesia dengan potensinya yang besar, sudah seyogyanya menjadi negara penghasil perikanan budi daya terbesar dunia," tegas Trenggono.

KKP, ujar dia, siap menerima berbagai saran dan kritik membangun dari MAI dalam memajukan perikanan Indonesia.

Sebelumnya, pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan untuk negara maritim seperti Indonesia, paradigma berpikir bangsa dan arah kebijakan pemerintah harus betul-betul mengutamakan sektor kelautan.

"Cara berpikirnya masih bias daratan, meski sejatinya secara geografis wilayah lautnya (Republik Indonesia) dominan," kata Abdul Halim ketika dihubungi Antara di Jakarta, Senin (18/1).

Abdul Halim juga sepakat bahwa pada saat ini untuk arah perekonomian masih lebih dititikberatkan kepada sektor agraris atau pertanian dibandingkan dengan sektor yang terkait kemaritiman.

Selain itu, ujar dia, cara berpikir dari pihak otoritas juga masih ke arah eksploitatif dan belum terlalu berubah ke arah pemanfaatan yang berkelanjutan.