Mendikbud: Pelaksanaan Sistem Zonasi Lebih Baik dari Tahun Lalu

MONITORDAY.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja komisi X DPR RI untuk membahas soal permasalahan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di tahun ajaran ini, pada Senin (24/6). 

Dalam kesempatan itu, Muhadjir memberikan penjelasan terkait banyaknya permasalahan dalam penerapan kebijakan itu di berbagai daerah. Menurut dia, pelaksanaan di tahun ini masih lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang menemui permasalahan yang lebih parah.

"Menurut saya jauh lebih parah tahun lalu, yang isunya surat keterangan miskin palsu jumlahnya ribuan. Sekarang hampir tidak ada yang begitu. Yang sekarang muncul protes terhadap kuota yang berprestasi," ujarnya. 

Permasalahan terkait kuota itu menurut Muhadjir seharusnya bisa diatasi apabila pemerintah daerah lebih bijak. Ia mengatakan, Pemerintah daerah diberikan waktu 6 bulan untuk menyiapkan menyosialisasikan sistem zonasi.

Karena itu, kedepan Muhadjir meminta agar perlu pendisiplinan beberapa daerah yang kurang memperhatikan kebijakan ini. Karena menurutnya hal ini terkait pendidikan anak bangsa.

"Menurut saya perlu disiplin untuk tahun-tahun yang akan datang di dalam memahami PPDB kebijakan zonasi ini dan yang penting jangan main-main dengan nasib peserta didik," ujar dia. 

Selain soal kurangnya sosialisasi, Muhadjir mengatakan, permasalahan yang terjadi juga ada indikasi bermuatan politis. Hal ini diketahui setelah setelah petugas Kemendikbud turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya.

"Peristiwa ribut-ribut itu juga, ada diduga, saya duga ada muatan politik juga," tutur mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Sebelumnya, DPR RI telah menjadwalkan akan memanggil mendikbud Muhadjir Effendy untuk evaluasi terkait berbagai permasalahan penerapan sistem zonasi di berbagai daerah. DPR dalam hal ini akan bertanya sejauh mana PPDB ini telah dipersiapkan.

Wakil ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan, selain soal persiapan, DPR juga akan menanyakan terkait sejauh mana evaluasi yang sudah dilakukan terhadap PPDB tahun 2017, 2018.

"Kemudian akan ditanyakan juga bagaimana kesiapan dan perangkat di lapangan sehingga kebijakan ini tetap dilaksanakan," ujar Reni.