Memilih Physical Distancing Ketimbang Lockdown, Inilah Sebelas Instruksi Presiden Kepada Gubernur

MONITORDAY.COM - Dalam menangani serta mencegah penyebaran wabah pendemi Corona atau COVID-19 di seluruh provinsi, Pemerintah Indonesia lebih memilih untuk melakukan physical distancing ketimbang lockdown.

Keputusan ini telah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada seluruh 34 kepala daerah yang hadir dalam rapat terbatas melalui  video conference (virtual) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan 34 Gubernur yang hadir, mendukung keputusan pemerintah dalam mengambil kebijakan, yaitu social distancing yang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diterjemahkan menjadi physical distancing.

Inilah beberapa Rangkuman arahan Presiden kepada para Gubernur terkait penanganan Covid-19 yang disampaikan Kepala BNPB melalui rilisnya, adalah sebagai berikut:

Satu, Presiden menekankan physical distancing yang bisa diterjemahkan oleh para Gubernur termasuk seluruh pejabat yang ada di daerah dengan jaga jarak atau jaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya.

“Kemudian jaga jarak ini bukan hanya berlaku di tempat umum, tetapi juga berlaku di seluruh rumah tangga di setiap keluarga. Karena diantara keluarga belum tentu semuanya itu negatif, belum tentu seluruh anggota keluarga itu aman dari Virus Corona ini,” ujar Doni ,seraya menyampaikan penjelasan-penjelasan terus-menerus dan setiap saat tentang pentingnya jaga jarak yang diikuti dengan disiplin yang tinggi harus menjadi prioritas dalam setiap kesempatan.

Dua, Presiden  juga menegaskan dan menekankan kepada para Gubernur bahwa penjelasan-penjelasan ini harus sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa dan kelurahan.

”Demikian juga harus melibatkan semua potensi yang ada di desa dan kelurahan, seperti halnya PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW, termasuk juga relawan-relawan yang diorganisasi. Saatnya sekarang ini kita saling bahu-membahu saling bekerja sama dan saling menolong,” kata Kepala BNPB.

Tiga, Setiap pejabat di daerah, harus dapat menerjemahkan tentang ancaman yang semakin serius dari wabah Korona ini dan bagaimana caranya agar semua bisa selamat, ”Yang Sehat Harus Tetap Sehat, Yang sudah terlanjur Sakit dupayakan semaksimal mungkin untuk diobati”.

Empat, Presiden juga menegaskan agar masyarakat tidak panik, saling berbagi pengalaman, saling berbagi cerita yang bisa memberikan semangat agar bisa terhindar dari wabah ini. Ia menyebut ada hal yang perlu disampaikan di sini bahwa upaya untuk terhindar dari virus ini menurut sejumlah pakar dikarenakan imunitas dan daya tahan tubuh harus bagus.

”Oleh karenanya, memakan makanan yang bergizi, menjaga perasaan, seperti hati tetap tenang, hati senang pikiran juga tidak boleh terlalu banyak. Sehingga dengan demikian, diharapkan imunitas tubuh kita bagus. Ketika saatnya mungkin kita berpapasan dengan masyarakat yang sudah terlanjur positif kita memiliki daya tahan yang lebih baik,” tambah Doni, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indoensia.

Menyangkut Rapid Test, Doni menyampaikan bahwa beberapa hari terakhir Kementerian Kesehatan telah menyalurkan sebanyak 125.000 unit Rapid Test ke seluruh daerah.

Lima, Presiden menekankan prioritas untuk penggunaan Rapid Test ditujukan kepada pekerja medis, karena mereka lah orang yang paling rentan, yang paling terdepan, dan yang berpeluang akan terpapar. Demikian juga, lanjut Doni, kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah zona yang rawan, karena sudah ada sebagian dari masyarakat di kawasan tersebut positif terkena Covid-19 ini.

Soal alat pelindung diri (APD), Doni menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini Gugus Tugas telah menyalurkan sebanyak 105.000 potong APD ke sejumlah provinsi, khususnya provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, mengingat Pulau Jawa menjadi daerah yang paling banyak terpapar, khususnya di Jakarta.

”Kemudian rencananya mudah-mudahan tidak ada hambatan, besok pagi dini hari akan tiba lagi sebanyak 70.000 unit APD dan ini semuanya adalah produksi lokal, produksi dalam negeri. Yang mana selama ini sebagian dari industri tekstil kita mengekspor ke sejumlah negara,” katanya.

Enam, Presiden telah menegaskan seluruh industri tekstil harus memprioritaskan kebutuhan domestik dulu. Apabila 70.000 unit APD besok diterima, Doni menyampaikan pada kesempatan pertama atas bantuan Panglima TNI dan jajarannya kita bisa mendistribusikan 2.000 unit APD ke seluruh daerah.

Tujuh, Gubernur untuk bisa bekerja sama dengan Pangdam dan Kapolda supaya apabila APD tiba, sesegera mungkin didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit yang memerlukan karena pengalaman mulai dari kemarin dan juga sampai dengan dini hari tadi ternyata masih ada rumah sakit yang belum mendapatkan APD padahal provinsinya telah didistribusikan. ”Jadi sekali lagi mohon bantuan dari kawan-kawan media untuk mengingatkan tentang pendistribusian APD untuk diterima di rumah sakit-rumah sakit,” imbuhnya.

Kepala BNPB juga menjelaskan, dirinya telah berbicara dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita bahwa semua industri yang berpotensi untuk mendukung penanganan Covid-19 ini akan dioptimalkan, selain industri tekstil untuk memproduksi APD, masker, juga sanitizer dan kebutuhan lainnya.

”Sehingga kita mampu mendukung kebutuhan kita tanpa tergantung dari luar. Bahkan kalau ini bisa diproduksi secara maksimal artinya industri bisa bekerja sama dengan komponen-komponen yang ada di daerah, maka kelak mungkin bisa jadi kita bisa membantu pihak-pihak lain, negara-negara lain yang membutuhkan alat pelindung diri. Karena sebagian besar industri tekstil ini berada di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, negara-negara maju justru sudah mengurangi industri tekstil mereka,” tambah Doni.

Delapan, upayakan semaksimal mungkin masyarakat yang masih sehat untuk menjaga kesehatan dirinya. Ia meminta jangan anggap enteng, jangan anggap sepele prosedur protokol, ketentuan yang berhubungan dengan pencegahan hendaknya betul-betul ditaati.

”Jaga jarak, jangan berikatan, hindari kerumunan, ketika bepergian pun apabila tangan disengaja atau tidak disengaja menyentuh sesuatu, jangan coba-coba memegang mata, hidung, dan mulut. Apabila ingin memegang mata, hidung, dan mulut harus dan wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para pejabat, termasuk juga banyak relawan-relawan kita di bidang medis yang mengingatkan dan mencontohkan cara mencuci tangan yang baik,” imbuhnya.

Sembilan, penegakan hukum ke depan harus menjadi prioritas, karena Gubernur sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 memiliki kewenangan untuk memberikan penegakan hukum dengan memanfaatkan aparat yang ada.

”Mengingat Kapolda dan Pangdam berada di bawah Gubernur. Organisasi gugus tugas inilah yang diharapkan bisa menjalankan fungsi kontrol, fungsi pengawasan, dan juga fungsi pencegahan kepada segenap masyarakat,” tandas Doni.

Sepuluh, Presiden memerintahkan kepada para Gubernur untuk membuat rencana aksi yang detail, khususnya yang berhubungan dengan peta kesadaran Covid-19 di wilayah masing-masing.

”Kemudian juga Gubernur diminta untuk melakukan refocusing dan realokasi dana sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2020, termasuk program social safety net yang diperluas untuk masyarakat miskin dan kurang sejahtera serta program Padat Karya Tunai dan juga memangkas biaya-biaya yang tidak perlu,” urai Doni.

Sebelas, semua kebijakan yang diambil oleh para Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas di Daerah diupayakan harus komprehensif, harus holistik melibatkan segenap komponen yang ada, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh lainnya.

”Sehingga kebijakan yang dikeluarkan mendapat dukungan penuh dari segenap lapisan masyarakat,” terang Doni mengakhiri.