Masika ICMI Mengutuk Keras Segala Bentuk Intimidasi Serta Meminta Pemerintah Berperan Aktif Terkait Persoalan Etnis Muslim Uighur

MONITORDAY.COM - Laporan Amnesty Internasional menyebutkan, sekitar satu juta penduduk Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok, mengalami penyiksaan dan tidak diketahui nasibnya ketika dimasukkan ke "kamp pendidikan ulang". Berbagai laporan lainnya memperkuat temuan tersebut.

Terkait persoalan tersebut, Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Masika ICMI) menyampaikan empat sikapnya. Pertama, Masika sangat menentang serta mengutuk keras atas segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap etnis muslim uighur di Xianjiang, Tiongkok.

Sikap kedua, Masika ICMI berharap Pemerintah Indonesia bisa berperan aktif melakukan upaya diplomasi terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Muslim Uighur melalui organisasi seperti OKI dan lembaga dunia lainnya.

“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo agar mengambil tindakan diplomatik dan berperan aktif, baik melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau institusi lainnya, untuk menggalang bantuan bagi etnis Uighur agar terbebas dari pelanggaran HAM,” papar Ketua Pengurus Nasional Masika ICMI Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam siaran persnya, Jakarta, Jum’at (21/12/2018).

Selanjutnya, Masika ICMI berharap Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kerja sama strategis dengan Tiongkok, hingga pemerintah Tiongkok menyatakan Muslim Etnis Uighur bebas dari kekerasan dan pelanggaran HAM.

Selain itu, Masika ICMI juga mendesak Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia untuk memberikan penjelasan resmi perihal situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di Xinjiang, agar tidak menimbulkan polemik dan kegelisahan tak pasti di tengah masyarakat Indonesia.