Masih Ada Permasalahan Jelang Pemilu, Ini Kata Pengamat

Satu hari menjelang tahapan pemungutan suara yang akan dilaksanakan 17 April 2019, masih terdapat permasalahan yang dihawatirkan akan berimplikasi pada kesiapan penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Masih Ada Permasalahan Jelang Pemilu, Ini Kata Pengamat
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitiriadi /Foto: Istimewa

MONITORDAY.COM - Satu hari menjelang tahapan pemungutan suara yang akan dilaksanakan 17 April 2019, masih terdapat permasalahan yang dihawatirkan akan berimplikasi pada kesiapan penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitiriadi menilai masih banyaknya permasalahan menjelang pemungutan suara, terkhusus di Jawa Barat.

Diantaranya, masih banyaknya alat peraga kampanye yang masih bertebaran di masa tenang, bahkan di sekitar area TPS. Ada juga Spanduk-spanduk yang bernada provokatif dan bermuatan SARA, seperti tulisan “Tenggelamkan partai biang korupsi”, “Jangan mau diadu domba, Islam Agamaku dan Partai Islam Pilihanku”, “Jangan Pilih Partai yang menista Agama”, “Jangan Pilih Partai yang Ketuanya suka Minuman Keras/Haram”.

“Selain itu juga permasalahan yang terpantau oleh DEEP, ketersediaan logistik yang masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan serta dokumen-dokumen tidak terdistribusi secara maksimal,” ujar Yusfitriadi dalam siaran persnya (15/4).

Salah satunya di Kabupaten Bogor kekurangan surat suara sebanyak 86.000, bahkan ada 25 TPS yang sama sekali belum ada ketersediaan logistik. Permasalahan yang sama terjadi juga di Kota Depok dan Kota Bandung yang masih kekurangan logistik.

"dan tidak menutup kemungkinan hal yang samapun terjadi di berbagai daerah lainnya di Indonesia," ucap Yusfitriadi.

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, kami mendesak KPU RI untuk  segera merespon atas kekuarangan logistik di seluruh Indonesia.

Kemudian mendorong Bawaslu untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik hasil pengawasannya terkait ketersediaan logistik. Hal ini penting agar masyarakat memahami informasi yang jelas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan persepsi  liar ditengah-tengah masyarakat.

Selain itu, terkait alat peragakampanye dan adanya spanduk-spanduk provokatif, DEEP meminta kepada Bawaslu dan Petugas keamanan mengantisipasi dan membersihkan media-media provokatif dan bernuansa SARA dalam bentuk media apapun di masa tenang ini, serta menindak tegas para pelakunya. "Agar tidak menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya," tandasnya.