Ma'ruf Amin Sebut Indonesia Masih Kekurangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Indonesia, sebagai negara dengan 221 juta penduduk Muslim, masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, perlu dibangun pusat pelatihan lembaga mikro syariah di berbagai daerah, sebagai pusat pembinaan dan pengembangan BMT.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, namun masih sedikit dijumpai lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Menurutnya, perlu pembangunan lebih banyak Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
"Indonesia, sebagai negara dengan 221 juta penduduk Muslim, masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, perlu dibangun pusat pelatihan lembaga mikro syariah di berbagai daerah, sebagai pusat pembinaan dan pengembangan BMT," kata Ma’ruf Amin dalam acara web seminar BMT Summit 2020, Senin (16/11).
Lebih lanjut, Wapres menilai pentingnya keberadaan lembaga keuangan mikro syariah tersebut, karena banyak pelaku usaha skala kecil di berbagai daerah sulit menjangkau layanan pinjaman dana secara syariah.
Selain itu, Wapres berharap keberadaan lembaga keuangan dan pelaku usaha sangat berkaitan. Dalam konteks BMT, ia mengatakan perannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pelaku usaha mikro selaku calon nasabah.
Sehingga, Wapres mendorong penguatan BMT dan pelaku usaha, khususnya dalam pemanfaatan teknologi agar terciptanya kualitas pelayanan yang diberikan BMT kepada pelaku usaha dan pelaku usaha kepada masyarakat, bahkan semakin meningkat.
Sedangkan pelaku usaha mikro yang memanfaatkan platform daring dalam transaksinya mengalami peningkatan penjualan dibandingkan dengan pelaku usaha yang masih menggunakan cara-cara lama dalam berdagang.
"Dalam sebuah penelitian terlihat bahwa usaha mikro yang beroperasi dengan menggunakan platform online mengalami penurunan penjualan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan platform online," tuturnya.
Selanjutnya, Wapres juga meminta pengembangan pusat data dapat terintegrasi bagi seluruh BMT yang ada di Indonesia. Menurutnya, selama ini penyelenggaraan data masih menjadi persoalan dalam penyaluran bantuan langsung dari pemerintah kepada para pelaku usaha, khususnya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19.
"Semoga dalam BMT Summit 2020 ini, di mana seluruh BMT berkumpul, dapat dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun pusat data BMT yang terpadu," ungkapnya.
