Luhut Minta Tak Membesarkan Soal China Klaim Laut Natuna

Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Luhut Minta Tak Membesarkan Soal China Klaim Laut Natuna
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

MONITORDAY.COM - Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berharap hal China klaim laut Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Ia ingin Indonesia berintrospeksi diri.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," kata Luhut di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (03/01/2019).

Menurut Luhut, keterbatasan tersebut membuat pihak asing lebih leluasa masuk ke wilayah perairan Indonesia. selain itu, Presiden Jokowi memerintahkan untuk memperkuat coast guard.

"Ya kalau kita nggak hadir kan orang hadir. Jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup. Nah presiden sudah perintahkan tadi untuk membangun lebih banyak lagi kapal kapal kita, coast guard kita untuk melakukan patroli," jelasnya.

Lebih lanjut, Luhut menuturkan terkait pengamanan kapal penyelundup ekspor Nikel. Menurutnya, terdapat 120 kapal mengantre untuk mengambil Nikel di wilayah Indonesia.

"Nah semua kapal kita pada waktu itu ada di sebelah timur, hampir semuanya," ujarnya.

Terkait hubungan investasi China di Indonesia, Luhun menegaskan agar Indonesia berintrospeksi diri dan tidak membesar-besarkan persoalan tersebut.

"Ya makanya saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga musti lihat kita ini harus membenahi diri kita. Ya kalau kita ambil ikan sama sama kan boleh," tambahnya.

Soal perbedaan sikap mengenai batas ZEE Indonesia, Luhut bilang sudah ada aturan internasional yang jelas. Dalam konferensi pers reguler Kamis (2/1/2019) kemarin, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan China tidak melanggar hukum internasional dan memiliki hak dan kepentingan di wilayah perairan yang disengketakan.