Kritik PSI Soal Kinerja Buruk DPRD DKI Jakarta
Juru Bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Andi Anggana menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada periode 2014-2019 buruk. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator pencapaian selama ini.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Juru Bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Andi Anggana menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada periode 2014-2019 buruk. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator pencapaian selama ini.
"Pasca berkinerja buruk pada tahun 2018, karena hanya mampu melunasi 11 Perda dari 45 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD DKI Jakarta," tutur Anggi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/4).
Anggi mengatakan, di awal tahun ini, para legislator di tingkat DKI Jakarta itu tidak berperan baik dalam bidang penganggaran. Beberapa program yang mengambil anggaran dari APBD bahkan tidak dilihat secara menyeluruh dari sisi konsep dan teknisnya.
Ini terjadi dalam program revitalisasi lima taman di DKI Jakarta yang mencapai dana Rp145 miliar. Dana itu bahkan lebih besar dari program pencegahan banjir dalam Bantuan Gubernur (Bangub) yang diajukan Pemkot Depok ke Pemprov DKI Jakarta dengan nilai Rp 48 miliar. Pada soal revitalisasi itu, anggota dewan memutuskan tanpa melihat secara rinci mengenai konsepnya.
Menurut Andi, apa yang dilakukan para anggota DPRD yang seperti itu kurang dapat mengelola anggaran yang efektif dan efisien. "Saya rasa, anggota DPRD mesti detail, tahu konsep dan teknisnya. Ini uang rakyat, semuanya harus dipertanggung jawabkan," tuturnya.
Andi mengingatkan, fungsi DPRD selain legislasi dan controling, juga budgeting. “Artinya, mereka harus membahas, tidak asal ngangguk, setuju, selesai. Ada konteks manfaat dan tujuannya juga. Kalau asal iya, itu berisiko,” tuturnya menekankan.
Apalagi, dana revitalisasi taman lumayan besar. “Anggaran besar, potensi negatifnya juga besar, makanya harus dibahas detail. Kalau tidak detail, ada apa?” tukas Andi.
Politisi lulusan FISIP UIN Jakarta ini menegaskan bahwa DPRD DKI Jakarta mesti disorot lebih tajam lagi mengingat pantauan banyak pihak masih tertuju ke politisi senayan.
“DPRD DKI Jakarta ini penting. Di sana, tahun 2019 ini, ada Rp 89,08 triliun di APBD. Itu uang rakyat, mesti kita lihat alokasinya untuk apa saja. Ini penting, karena Ibukota Indonesia,” tandas Andi.
