KPK Tak Tebang Pilih Bukti Jokowi Tak Intervensi

MONDAYREVIEW.COM - Dua menteri sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak pula kepala daerah dan mantan kepala daerah yang sedang mengantre ke meja hijau mahkamah anti rasuah. Korupsi masih menjadi-jadi, efek jera dipandang sebelah mata. Bahkan khalayak meyakini mereka yang didakwa hanya apes saja karena hampir semua pejabat publik masih suka bermain api untuk memngongkosi kursi yang diduduki. 

Skandal korupsi bansos sedang menjadi sorotan utama. Meski telah diancam hukuman mati terbukti pejabat negara masih berani menerima uang gratifikasi. Di tengah bencana yang menyengsarakan rakyat, di tengah banyak usaha harus gulung tikar dan pengangguran merebak bantuan sembako dikikis dan dikerat juga. Patgulipat paling nekat senilai Rp 10 ribu per-paket menjadi Rp 17 Milyar kelipatannya.

Telunjuk pun mengarah ke partai politik asal Sang Menteri. Kemana saja aliran dana rasuah akan ditelusuri KPK. Kita masih ingat ketika mega korupsi Hambalang dan Wisma Atlet menyeret para politisi Partai Demokrat. Hingga menyeret bendahara partai M. Nazarudin dan ketua umumnya Anas Urbaningrum ke hotel prodeo. Bahkan Menpora waktu itu, Andi A. Mallarangeng pun sempat merasakan dinginnya jeruji bui.

Di lain sisi tangkapan kakap ini membuktikan bahwa Istana tak melakukan intervensi terhadap KPK. Hal yang selama ini dicemaskan seiring melemahnya kinerja KPK sebab kewenangannya semakin dibatasi oleh Undang-undang. Sebagai superbody memang KPK bukan kumpulan malaikat tanpa cela. Namun khalayak masih menaruh harapan besar agar negeri ini semakin bersih dari para pencoleng uang negara. Harapan yang disandangkan kala institusi penegak hukum lainnya masih sarat dengan perang kepentingan internal yang berujung pada lemahnya hukum dan keadilan. 

Kini saat isu bergulir menyentuh Walikota Solo terpilih Girban Rakabuming Raka yang notebene anak Presiden maka bias politik semakin mempersulit gerak KPK. Gibran yang disebut sebagai pemberi rekomendasi pengadaan tas bansos ke PT Sritex sontak mengelak. Semula pengadaan tas itu akan dilelang dengan mengutamakan UMKM sebagai vendor. 

Gibran menegaskan bahwa jika ia ingin korupsi tentu akan mengambil proyek yang lebih besar seperti PLN, Pertamina atau Jalan Tol. Pun dana kampanyenya dalam Pilkada Solo bisa dicek dalam laporan yang sudah dia sampaikan ke KPU. LHKPN dan dana kampanye, bisa dicek online dan tak ditutup-tutupi. Demikian klaim Gibran.  

Sementara itu pihak Sritex mengklaim bahwa pihak Kemensos yang memberikan penawaran kepada bagian penjualan mereka untuk pengadaan tas bansos tersebut. 

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex adalah perusahaan besar dan memiliki reputasi terbaik. Beberapa produknya bahkan menembus pasar ekspor. Publik masih mengingat bahwa Sritex mampu memproduksi seragam militer NATO. Perusahaan yang awalnya usaha kecil bernama UD Sri Rejeki ini kini dipimpin Iwan Lukminto sebagai generasi kedua. Mendiang Muhammad Lukminto yang telah membangun bisnis ini menajdi besar dan menopang perekonomian Kabupaten Sukoharjo.  

Sebagai perusahaan Sritex bukanlah abal-abal. Empat lini bisnis utama perusahaan sejak 2018 adalah pemintalan dengan kapasitas produksi 1,1 juta bal benang per tahun, penenunan dengan produksi 180 ribu meter per tahun. 

Tak hanya itu, lini bisnis pencelupan dan pencetakan dengan kapasitas produksi 240 juta yard per tahun, serta garman sebanyak 28 juta pieces pakaian jadi per tahun. Ini menunjukkan bahwa Sritex menjadi salah satu perusahaan yang sehat dan maju serta membanggakan. Daya saingnya di pasar global pun cukup kuat.  

Sritex juga memiliki manajemen yang responsif. Di saat kebutuhan dan peluang terbuka Sritex mampu memenuhinya. Saat pandemi Covid-19 melanda, perusahaan bergerak cepat menangkap peluang bisnis dengan memproduksi jutaan masker.  

Dari sisi keuangan Sritex juga memperlihatkan performa yang unggul. Mengutip laporan keuangan yang dirilis perusahaan, Sritex pada 31 Desember 2019 lalu mencatatkan penjualan sebesar 1,181 miliar dollar AS atau mengalami kenaikan dibandingkan pada periode yang sama tahun 2018 sebesar 1,033 miliar dollar AS.

Terkait hal tersebut Pelaksana Tugas Juru Bicara Ali Ghufron sebagaimana dilaporkan Antara menegaskan bahwa KPK akan tetap melakukan proses secara hukum termasuk penelusuran keberadaan informasi melalui proses penyelidikan. KPK akan tegas melakukan proses hukum secara profesional siapa pun itu.