Konektivitas untuk Meningkatkan Daya Saing
Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting bagi suatu negara guna menghadapi era persaingan di masa depan.

MONDAYREVIEW - Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting bagi suatu negara guna menghadapi era persaingan di masa depan. Apalagi bagi Indonesia, dengan bentuk lahan (landform) berupa kepulauan, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi harga mati.
Itulah sebabnya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas nasional. Utamanya untuk mewujudkan Nawacita, dengan membangun konektivitas guna meningkatkan daya saing, membangun dari pinggiran, mendukung ketahanan pangan dan aur, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada kawasan pemukiman.
Dalam tiga tahun Kabinet Kerja (2015-2017) pembangunan infrastruktur memang terus digenjot oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Fokus utamanya adalah untuk pemerataan ekonomi nasional. Indonesia Timur yang kerap diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya, namun tidak oleh Jokowi-JK. Setidaknya ada 37 program prioritas pembangunan infrastruktur yang dikebut dari 270 program yang ditetapkan pemerintah di 22 provinsi di Indonesia.
Pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) semata-mata untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara tetangga sehingga daya saing kita bisa terus meningkat. Membangun infrastruktur bukan untuk bermewah-mewahan. Melainkan agar wilayah Indonesia bisa menjadi lebih atraktif untuk investasi.
Hal ini penting ditekankan, mengingat ada trend yang positif dalam perkembangan daya saing Indonesia. Demikian halnya daya saing infrastruktur sebagai salah satu pilar indeks daya saing global, juga mengalami peningkatan.
Konektivitas
Prioritas pertama adalah bidang transportasi atau konektivitas, PUPR ditugasi untuk membangun 2500 kilometer jalan nasional untuk menghubungkan daerah dari Sabang-Merauke, dan membangun 1000 kilometer jalan tol, termasuk jembatannya.
Untuk program jalan tol misalnya (1000 kilometer), hingga tahun 2017 telah tercapai 568 kilometer. Sejak akhir tahun 2014, Indonesia memiliki 780 kilometer jalan tol setelah Jagorawi dibangun. Lalu pada tahun 2015, 2016, dan 2017 ini pemerintah telah menambah 568 kilometer jalan tol baru. Dan diharapkan dari target 1000 kilometer pada tahun 2019, pemerintah akan bisa mencapai minimal 1850 kilometer jalan tol baru.
Untuk jalan nasional, Kementrian PUPR saat ini telah membangun 2000 kilometer lebih. Contohnya Trans-Papua, yang hingga kini telah dibangun lebih dari 3800 kilometer dari 4300 kilometer yang direncanakan. Artinya sudah hampir selesai untuk jalan Trans-Papua. Belum lagi jalan-jalan di perbatasan, di Kalimantan di NTT yang saat ini telah dibangun jalan nasional sepanjang 176 kilometer.
Khusus untuk proyek Trans-Papua dengan panjang lintasan 4325 km, terus digenjot demi menghidupi Bumi Cenderawasih. Jalan Nasional yang menghubungkan Papua Barat dan Provinsi Papua ini membentang dari Kota Sorong hingga Merauke. Jalan Trans Papua memiliki arti penting sebagai jalan penghubung, antar daerah yang kerap terisolasi. Dari total panjang 3800 km sudah berhasil dibuka oleh TNI. Dan rencananya proyek Trans-Papua yang dananya mencapai 15 triliun ini, sepenuhnya akan dibuka dan dapat dilalui, meski belum semua jalan diaspal. Pada akhirnya, Trans-Papua pun dapat mendukung program pembangunan yang dilakukan baik oleh Papua Barat maupun Papua, dengan pendekatan wilayah adat. Kita ketahui bila selama ini, antar satu wilayah adat dan wilayah adat lainnya hanya bisa terkoneksi melalui jalur udara saja. Itu pun dengan jumlah bandara perintis yang sangat terbatas, yang tentu saja tak dapat menjangkau semua distrik yang ada di Papua Barat maupun Papua.
Tak hanya menghubungkan jalan nasional di seluruh pulau, konektivitas antar pulau juga telah dikerjakan dengan pembangunan tol lalut. Program tol laut yang digagas jokowi terbukti telah menurunkan harga sejumlah bahan pokok di Indonesia timur. Beberapa rute akan menghubungkan sejumlah pelabuhan besar, maupun pelabuhan kecil yang ada di seluruh Indonesia. Untuk mengangkut logistik dan kebutuhan masyarakat. Melalui proyek tol laut, pemerintah bertekad akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sementara untuk target pembangunan jembatan sepanjang 29.859 m, sudah terbangun hingga Oktober 2017 sepanjang 25.149 m. Salah satunya adalah pembangunan Jembatan Layang (flyover) Antapani di Bandung, Jawa Barat sepanjang 700 meter. Pembangunannya hanya memakan waktu enam bulan dengan teknologi struktur baja bergelombang atau corrugated mortar Pusjatan (CMP), yang pertama dibangun di Indonesia.
Jembatan lainnya yang berhasil diselesaikan antara lain Jembatan Sigandul di Jawa Tengah sepanjang 100 meter, Jembatan Tayan di Kalimantan Barat sepanjang 1.420 meter dan Jembatan Merah Putih di Maluku sepanjang 1.140 meter
Sistem Penyedian Air Minum (SPAM)
Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, dalam kurun 3 tahun (2015-2017), tercatat Kementrian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA telah membangun 39 bendungan, dimana 30 bendungan diantaranya adalah bendungan yang mulai dibangun sejak akhir tahun 2015. Sementara untuk bangunan yang telah selesai hingga saat ini adalah 9 bendungan yaitu Bendungan Rajui (Aceh), Jatigede (Jawa Barat), Bajulmati (Jatim), Nipah (Jatim), Titab (Bali), Paya Seunara (Aceh), dan Teritib (Kaltim), Raknamo (NTT) dan Tanju di NTB, kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta meter kubik (m3).
Pembangunan 39 bendungan tersebut diproyeksikan dapat menambah jumlah tampungan air untuk keperluan irigasi dengan total volume sebesar 1.031 juta meter kubik untuk mengairi lahan irigasi sebesar 98.084 hektar. Selain untuk keperluan irigasi, pembangunan 39 bendungan dengan total biaya sekitar Rp 9,8 triliun tersebut juga diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 5 meter kubik per detik, memenuhi kebutuhan listrik sebesar 112 megawatt.
Perumahan dan Permukiman
Di bidang perumahan, dengan program 1 juta rumah, Kementerian PUPR di 2015-2017 berhasil mencatat capaian Program Satu Juta Rumah yang mencapai angka 2.204.939 unit rumah. Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Penyediaan Perumahan, untuk pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mencapai angka 569.382 unit. Sedangkan rumah non MBR terbangun sebanyak 235.787 unit rumah.
Menteri PUPR menerangkan, adanya peningkatan jumlah capaian pembangunan rumah dalam 3 tahun terakhir, diharapkan dapat terus memacu pembangunan rumah di Indonesia. Selain pasar perumahan yang terbuka cukup luas, pemerintah pun terus mendorong peran serta aktif dari para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah ini.
“Jika tahun 2015 lalu jumlah capaian Program Satu Juta Rumah sekitar 700 ribuan unit dan 2016 ini mencapai lebih dari 800 ribu unit atau 805.169 unit rumah, maka tahun 2017 ini kami lebih optimis program ini bisa terus ditingkatkan. Apalagi kebutuhan rumah bagi masyarakat di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya," tambah Menteri Basuki.
Kementerian PUPR pada 2017 juga telah memulai tugas khusus untuk membangun Rumah Tapak di Kalimantan TImur, Rusun Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Rumah Khusus di Jayapura dan dalam waktu dekat membangun beberapa venue untuk persiapan PON PAPUA 2020.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
Kementerian PUPR di bawah komando Menteri Basuki Hadimuljono juga telah membangun sejumlah infrastruktur pendukung lain guna meningkatkan daya saing antarwilayah. Antara lain penyelesaian pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Pembangunan PLBN, kata Menteri Basuki dilakukan sebagai negara besar, Indonesia harus mengelola perbatasan dengan baik. PLBN tidak hanya pos perbatasan, tapi dibalik itu kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi di perbatasan.
Kementerian PUPR sendiri akan melanjutkan pengembangan kawasan perbatasan setelah selesainya bangunan PLBN yang disebut sebagai tahap I. Untuk tahap II akan dibangun mess pegawai, asrama, pasar yang dimulai Desember 2016 dan akan selesai tahun 2017.
"Kita akan bangun pasar di 7 PLBN tujuannya untuk menciptakan kegiatan ekonomi di perbatasan sehingga penduduk dari negara seberang juga bisa membeli barang dari negara kita," tambah Menteri Basuki.
Kementerian PUPR juga telah melakukan revitalisasi di Istana Kepresidenan Bogor, Penataan Kawasan Strategis di Keraton Mangkunegara Jawa Tengah dan Keraton Kasunanan Solo Jawa Tengah serta bangunan pendukung Kebun Raya di Banua, Batu Raden dan Cibodas.
Penyerapan Anggaran
Dari sisi penyerapan anggaran Kementerian PUPR tahun 2016 per 4 Januari 2017 mencapai 90,76% untuk progres keuangan dan 96,40% untuk progres fisik dari pagu efektif Kementerian PUPR pada tahun 2016 sebesar Rp 91,21 triliun. Diperkirakan progres keuangan akan mencapai 92% karena saat ini proses input oleh satuan kerja PUPR masih belum selesai.
Terkait anggaran, di tahun 2017 pemerintahan PUPR memiliki anggaran sebesar 104 triliun. Lalu tahun 2018, sudah dialokasikan 106 triliun. Namun meski begitu, perlu juga diketahui bila yang menjadi tanggungjawab PUPR tidak hanya yang 104 triliun saja, namun juga pada nilai investasi pada 35 ruas jalan tol yang saat ini tengah dibangun, yang nilainya mencapai 260 triliun.
Jadi pertama, untuk ruas-ruas jalan yang secara ekonomis dan keuangan memungkinkan, itu biasanya diambil pihak swasta. Beberapa ruas jalan tol seperti tol Merak-Jakarta, Cipali, Mojokerto-Kertosono, merupakan ruas jalan yang dimiliki oleh swasta.
“Saya kira manfaatnya masing-masing jalan tol yaitu diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kepadatan lalu lintas di wilayah sekitarnya, terutama memperlancar distribusi yang dapat mengurangi biaya logistik secara ekonomis," kata Menteri Basuki.
Membangun infrastruktur memang membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Namun dengan kerja keras dan integritas tinggi, Kementerian PUPR optimis bahwa target yang dicanangkan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 dapat dicapai. Karena kerja keras dan integritas itu pulalah akhirnya, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berdasar penilaian World Economic Forum (WEF) meningkat dari 72 pada 2015 menjadi 62 pada 2016 dan terakhir 60 pada 2017, tentu saja ini merupakan raihan yang positif dan menggembirakan.[ ]