Komunikasi Politik yang Beretika dan Bermoral

MONDAYREVIEW.COM – Komunikasi elit di negeri ini kerap kali menuai kontroversi dan cenderung memperkeruh situasi. Seharusnya mereka mampu memberikan contoh kepada masyarakat dengan  menyajikan komunikasi yang memberikan kesejukan serta menghadirkan solusi untuk keluar dari permasalahan bangsa yang semakin kompleks.

Pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang menyamakan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) sungguh itu tidak pantas dikeluarkan. Pasalnya pernyataan itu akan berimplikasi besar kepada dirinya sendiri dan akan memperkeruh situasi politik nasional.

Seperti jamak diketahui saat ini hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tak harmonis. Selain berada di luar gerbong koalisi, kedua partai ini juga sedang bersitegang tentang penetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu.

Pernyataan tersebut akan menambah gesekan baru antara Partai Gerindra dan PDI Perjuagan. Gesekan ini akan menambah konflik yang tak “berkualitas”. Seharusnya antara partai politik yang berada di luar gerbong kolaisi menyajikan pertarungan politik dalam bentuk gagasan dan kebijakan yang bermuara pada tujuan rakyat, yaitu kesejahteraan dan keadilan.

Meminta Maaf.

Pernyataan Arief Poyuono terbukti langsung menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Pihak PDI Perjuangan dan organisasi sayapnya, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) murka dan berencana melaporkan politikus Partai Gerindra ke polisi.

Arief pun melunak. Ia meminta maaf lewat sepucuk surat yang langsung ditandatanganinya di atas materai Rp. 6000,-. Dalam suratnya ia memohin maaf kepada suluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia.

Dalam suratnya ia mengklarifikasi terkait pemberitaan di beberapa  media massa yang menyebutkan pernyataannya yang mengatakan wajar saja kalau PDI Perjuangan sering disamakan dengan PKI karena menipu rakyat.

“Dengan ini saya mengklarifikasi bahwa saya tidak bermaksud mengatakan bahwa PDIP adalah PKI dan menipu rakyat, dan tidak benar PDIP itu adalah PKI serta menipu. Sebab PDI-Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan berlandasan Pancasila dan bekerja serta memperjuangkan rakyat Indonesia untuk kemakmuran bangsa dan negara," tulisnya mengklarifikasi pernyataannya.

Karena itu, untuk meluruskan kesalah pahaman, Arief Poyuono meminta maaf yang sebesar-besar nya kepada  Megawati Soekarnoputri  dan seluruh jajaran kader PDIP yang merupakan sahabat-sahabat  atas statementnya. 

Komunikasi politik yang beretika.

Seluruh elit banga ini harus mengambil hikmah dari apa yang telah dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Partai Gerindra, Arief Poyuono. Seharusnya elit politik di negeri ini mampu menghadirkan komunikasi yang beretika dan bermoral.

Apa yang telah dilakukan oleh Arief menunjukan bahwa eit partai di negeri ini masih banyak yang belum mengindahkan aksiologi atau etika dan moral dalam melakukan tindakan komunikasi politik.

Maka itu, seluruh elit politik di negeri ini harus dan wajib hukumnya untuk belajar kembali mengenai etika, moral, dan filsafat komunikasi politi. Sehingga tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh politikus Partai Gerindra tidak kembali terulang.

Setiap pesan yang ke ruang publik tidak dapat ditarik kembali dengan upaya apapun, termasuk melalui pernyataan minta maaf. Sebab, pesan tersebut telah tersimpan di peta kognisi khalayak atau publik yang menerimanya. Sehingga pernyataan maaf tidak bisa menghapus begitu saja.

Maka itu, penulis berharap agar para elit di negeri ini harus berhati-hati dalam mengungkapkan pernyataan di khalayak publik. Publik akan merekam apa yang mereka ucapkan.

Marilah hadirkan komunikasi yang membawa kesejukan dan menghadirikan solusi untuk bersama-sama memecahkan masalah bangsa yang semakin komplek.  Meski berbeda gerbong dalam berpolitik seharusnya para elit memiliki tujuan yang satu, yaitu bagaimana menghadirkan dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai kesejahteraan dan keadilan.