Komisi IX Minta Pengelolaan BPJS Harus Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ermalena menyebut, kondisi BPJS Kesehatan saat ini perlu adanya evaluasi. Hal ini lantaran lembaga terebut saat ini terus menerus mendapatkan suntikan dana pemerintah.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ermalena menyebut, kondisi BPJS Kesehatan saat ini perlu adanya evaluasi. Hal ini lantaran lembaga terebut saat ini terus menerus mendapatkan suntikan dana pemerintah.
"Suntikan dana yang diberikan pemerintah bisa menyelesaikan tunggakan. Tapi suntikan ini tidak bisa terus diberikan setiap BPJS mengalami defisit keuangan," kata Ermalena dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/11).
Politisi PPP ini meminta ada evaluasi secara keseluruhan terhadap BPJS Kesehatan. Baik itu evaluasi sistem, premi, pelayanan, termasuk manfaat yang seharusnya bisa diperoleh oleh peserta BPJS Kesehatan. Evaluasi menyeluruh ini diharapkan bisa menyembuhkan sumber masalah yang selama ini ada.
Ermalena mengaku, saat ini dirinya sedang mempelajari sistem kapitasi, rujukan berjenjang, termasuk promotif dan prefentif yang harus harus menjadi objek yang tak terpisah dari sistem besar jaminan kesehatan nasional.
Sistem kapitasi sendiri merupakan metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan dimana pemberi pelayanan kesehatan (dokter atau rumah sakit) menerima sejumlah tetap penghasilan per perserta, per periode waktu (biasanya bulan), untuk pelayanan yang telah ditentukan per periode waktu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BPJS Kesehatan memiliki banyak tunggakan ke rumah sakit yang menjadi mitra mereka. Tungganan ini membuat pemerintah memberikan suntikan dana kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut.
