Kolaborasi Penta Helix dalam Penanganan Covid-19

MONDAYREVIEW.COM – Penta helix merupakan model kolaborasi yang dijalin antara lima pemangku kepentingan: akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media massa. Kelima komponen ini perlu bersinergi guna mencapai sebuah tujuan. Lantas bisakah model penta helix ini digunakan untuk penanganan covid-19? Jawabannya tentu saja bisa secara teori. Yang menjadi tantangan adalah aplikasinya di lapangan. Setiap unsur dari penta helix mesti berkontribusi untuk pencegahan dan penanganan covid-19.

Akademisi bertugas untuk melakukan riset mengenai virus covid-19 dan penyebarannya di masyarakat. Dalam hal ini, epidemiolog atau ahli di bidang ilmu wabah sangat berperan. Tentu saja tak bisa mengandalkan satu bidang keilmuan saja untuk memecahkan persoalan covid-19 ini. Antar bidang ilmu lintas disiplin harus saling bekerja sama. Perekonomian warga pun mesti menjadi bagian yang diriset. Misalnya seberapa jauh efektifitas bantuan tunai pemerintah berupa bantuan modal atau tunai. Akademisi juga mesti didengar dan dipertimbangkan pendapatnya oleh pemangku kepentingan lain.

Sektor bisnis merupakan yang paling terpukul oleh pandemic covid-19. Namun bukan berarti sektor bisnis hanya berpangku tangan meminta bantuan pemerintah. Sektor bisnis bisa berperan untuk mengupayakan tersedianya kebutuhan penanganan covid-19. Bagi bisnis di luar covid-19 sektor bisnis bisa berperan dengan menerapkan protocol covid-19 guna meminimalisir penyebaran covid-19. Sektor bisnis mau tidak mau harus mengencangkan ikat pinggang selama covid-19.

Sektor komunitas masyarakat sangat strategis bagi pencegahan covid-19. Komunitas merupakan entitas yang berada di akar rumput, tempat covid-19 menyebar. Jika komunitas masyarakat taat dan kuat dalam program penyebaran covid-19, maka program pencegahan covid-19 akan sukses. Sebaliknya jika komunitas abai terhadap covid-19, maka penyebaran akan massif. Komunitas juga bisa berupa ormas-ormas yang menjadi mitra pemerintah untuk penanganan covid-19. Kerja sama pemerintah dengan ormas sangat membantu dalam penanganan covid-19.

Pemerintah memegang komando tertinggi dalam pencegahan dan penanganan covid-19. Kebijakan pemerintah selama ini menentukan apakah suatu daerah melaksanakan PSBB atau tidak. Pelaksanaan PSBB berpengaruh terhadap angka positif covid-19 di daerah. Pemerintah juga yang berwenang meliburkan dan mengizinkan sekolah untuk dibuka. Sebagai pemegang kebijakan tertinggi, pemerintah pun tak boleh sembarangan mengambil kebijakan. Salah kebijakan taruhannya adalah nyawa masyarakat. Tentu saja tak ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak. Namun setidaknya pemerintah harus mengambil kebijakan yang paling maslahat diantara kebijakan yang ada.

Terakhir adalah media massa, suatu entitas yang amat menentukan opini public di era teknologi informasi ini. Peran media massa hari ini tak hanya menyampaikan informasi, namun membentuk opini public. Media massa perlu memberitakan hal yang sebenarnya agar masyarakat waspada terhadap covid-19. Media massa hendaknya tetap independen dan tidak ditekan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam konteks covid-19, media massa mesti memberitakan sesuatu yang akurat walaupun pahit, dibanding yang menyesatkan walaupun kelihatannya baik.