KKP-KPK Bersinergi Siapkan Petugas Pelabuhan Perikanan Berintegritas
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas untuk petugas pelabuhan perikanan.
Pelatihan ini digelar selama 3 hari dan melibatkan 100 orang petugas di pelabuhan perikanan yang terdiri dari kepala pelabuhan perikanan dan syahbandar di seluruh Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zaini menyampaikan bahwa kegiatan ini penting digelar meningat pelabuhan perikanan memiliki fungsi pemerintahan dan juga fungsi pengusahaan.
"Berbagai pengadaan barang dan jasa hingga pelayanan publik adalah manifestasi pelabuhan perikanan, sehingga petugas di pelabuhan perikanan ini rentan akan KKN apabila tidak ada budaya integritas yang tinggi,” kata dia, dalam siaran persnya, Selasa (15/6/2021).
Menurut Zaini, integritas adalah benteng dalam pelaksanaan program penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perikanan tangkap pasca produksi, yang merupakan salah satu program prioritas KKP di Bawah Menteri Sakti Wahyu Trenggono.
Karena itu, Zaini pun meminta agar seluruh petugas di pelabuhan perikanan dapat menanamkan nilai-nilai integritas selama melaksanakan tugas.
Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi mengatakan pelaksanaan pelatihan tersebut adalah yang pertama. Ditjen Perikanan Tangkap KKP menjadi pilot project berdasarkan rekomendasi analisis dan mitigasi risiko oleh Inspektorat Jenderal KKP.
“Kepala Pelabuhan Perikanan hingga Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kerap kali menghadapi hal yang abu-abu. Untuk itu pelatihan ini digelar agar petugas di pelabuhan perikanan menjadi agen perubahan integritas itu sendiri karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat perikanan,” terangnya.
Dia menjelaskan, pelatihan ini akan dilakukan berkesinambungan agar dapat diimplementasikan hingga unit kerja terkecil lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, KKP.
"Saat ini berlangsung batch pertama dan akan dilakukan batch berikutnya yang dikawal langsung oleh KPK," kata Dian.
